Pastikan Status Daerah Khusus Ibukota Masih Berlaku
Jakarta, Trenzindonesia | Jakarta memasuki fase baru, tapi ada satu hal yang tetap sama—status Daerah Khusus Ibukota (DKI) masih melekat pada kota ini.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta 2025-2030, Pramono Anung, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/2).
Dalam sambutan perdananya sebagai gubernur, Pramono menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jakarta memang tidak lagi menyandang status ibu kota setelah pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, ada satu detail penting: proses perpindahan status Jakarta sebagai ibu kota masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang hingga kini belum ditandatangani.
“Presiden dan Mendagri menyatakan, Jakarta masih ibu kota negara. Masih menggunakan status Daerah Khusus Ibukota,” ujar Pramono, yang kini akrab dijuluki Bang Anung oleh warga Jakarta.
Perubahan status Jakarta memang sudah diatur dalam UU DKJ. Dalam regulasi tersebut, Jakarta akan menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan inovasi global, bukan lagi pusat pemerintahan.
Namun, tanpa adanya Perpres sebagai regulasi teknis, status Jakarta masih belum resmi berubah. Ini berarti, Jakarta tetap beroperasi dengan kewenangan Daerah Khusus Ibukota (DKI) seperti sebelumnya, sampai aturan lebih lanjut diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Kita perlu memahami bahwa proses transisi ini tidak instan. Ada banyak aspek yang harus dipersiapkan, mulai dari tata kelola, anggaran, hingga peran Jakarta dalam konteks nasional dan internasional,” tambah Bang Anung.
Meskipun status ibu kota negara akan berpindah ke IKN, dalam waktu dekat, aktivitas administratif dan ekonomi Jakarta masih berjalan seperti biasa. Warga Jakarta tidak perlu khawatir akan perubahan drastis, karena transisi ini akan berlangsung secara bertahap.
Beberapa hal yang akan menjadi perhatian utama dalam transisi ini meliputi:
✅ Pengelolaan transportasi dan infrastruktur agar tetap modern dan efisien.
✅ Pemberdayaan ekonomi digital dan UMKM sebagai bagian dari visi Jakarta sebagai kota bisnis global.
✅ Peningkatan tata kelola lingkungan dan ketahanan iklim, mengingat Jakarta tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat yang padat.
Sebagai gubernur baru, Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan DPRD DKI Jakarta untuk memastikan transisi berjalan mulus.
“Saya dan Wagub Rano Karno siap mengawal perubahan ini agar Jakarta tetap menjadi kota kebanggaan. Apa pun statusnya, Jakarta tetap menjadi rumah bagi jutaan orang yang mencari kehidupan lebih baik,” pungkasnya. (Da_Bon/Fjr) | Foto: Istimewa