Jakarta, Trenzindonesia.com | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi sorotan utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam upaya memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh pelayanan dasar yang merata dan berkualitas. Melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), Kemendagri terus memperkuat komitmen tersebut lewat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu yang digelar di DKI Jakarta, baru-baru ini.

Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi Kemendagri untuk memastikan bahwa setiap pemerintah daerah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM secara efektif di lapangan.

Perencana Ahli Muda Setditjen Bina Bangda, Benjamin Sibarani, menegaskan bahwa kegiatan monev terpadu bukan hanya bersifat administratif. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk melihat langsung bagaimana standar pelayanan publik diterapkan di berbagai sektor.

“Kami ingin tahu bagaimana standar pelayanan dijalankan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (24/10/2025).

Dalam pelaksanaannya, tim Ditjen Bina Bangda meninjau sejumlah fasilitas layanan publik di Jakarta, mulai dari Puskesmas Pancoran, SMA Negeri 70 Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Perumda PAM Jaya. Kunjungan lintas sektor ini memberikan gambaran komprehensif mengenai sinergi antarperangkat daerah dalam menjalankan SPM di ibu kota.

Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Muh Faishol, menuturkan bahwa Pemprov DKI telah memastikan seluruh dinas pengampu layanan wajib—meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketertiban umum—memiliki kesiapan yang memadai dari sisi sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana.

“Kami meyakini dinas-dinas pengampu layanan SPM telah melaksanakan amanat peraturan dengan baik. DKI Jakarta telah mempersiapkan SDM, anggaran, dan sarana prasarana untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” tegas Faishol.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda menegaskan bahwa penerapan SPM bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan monev terpadu seperti ini, Kemendagri berharap seluruh daerah di Indonesia dapat terus berinovasi dan menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas—selaras dengan semangat pemerataan pembangunan nasional.