Polemik Kepemilikan Tanah 8,7 Hektar di PIK

Tangerang, Trenzindonesia | Sengketa kepemilikan atas sebidang tanah seluas 8,7 hektar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) kembali mencuat ke publik.

Kasus ini memasuki babak baru setelah Charlie Chandra diduga membalik nama kepemilikan tanah atas nama dirinya menggunakan dokumen yang dianggap tidak sah.

Peralihan nama tersebut dilakukan oleh Charlie Chandra berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 38 tanggal 9 Februari 1988, yang melibatkan Sumita Chandra sebagai pihak pembeli dan Chairil Widjaja sebagai penjual.

Dokumen tersebut digunakan Charlie untuk mengurus balik nama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang melalui notaris Sukamto.

Namun, berdasarkan penelusuran Polda Banten, AJB No. 38 tersebut dinyatakan palsu. Fakta ini diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor 3 BPN Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, yang menyebut bahwa sertifikat hak milik (SHM) atas nama Charlie Chandra diperoleh secara tidak sah karena menggunakan dokumen palsu.

Sengketa ini bermula dari kepemilikan asli tanah oleh The Pit Nio, yang memegang Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo. Pada tahun 1982, nama Chairil Widjaja muncul sebagai pihak yang mengklaim kepemilikan melalui AJB No. 202/12/I/1982, meski belakangan diketahui tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara The Pit Nio dan Chairil Widjaja.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap keterlibatan Paul Chandra, yang diduga memalsukan cap jempol The Pit Nio untuk mengalihkan tanah kepada Chairil Widjaja. Dokumen palsu inilah yang kemudian menjadi dasar dalam serangkaian transaksi selanjutnya.

Kondisi semakin kompleks setelah Sumita Chandra, yang diduga memperoleh tanah tersebut secara tidak sah dari Chairil Widjaja, melarikan diri ke Australia dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 2015. Sejak itu, anaknya, Charlie Chandra, melanjutkan klaim atas tanah tersebut, meski berdasarkan temuan hukum, tidak memiliki dasar legal yang sah.

Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Cak Ofi, menyampaikan dukungannya terhadap Polda Banten dalm memberantas praktik mafia tanah.

“Saya dukung Polda Banten dalam memberantas mafia tanah. Cara-cara seperti ini sungguh tidak beradab,” tegas Cak Ofi.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan menjadi salah satu contoh kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui jalur hukum yang disalahgunakan. Proses hukum terhadap para pihak yang diduga terlibat masih terus berlanjut. (Da_Bon/Fjr) | Foto: Istimewa