Civitas Akademika Desak Menteri Turun Tangan
Kendari, Trenzindonesia | Proses pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari periode 2025–2029 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, khususnya akademisi dan aktivis kampus.
Mereka menilai proses pemilihan cacat prosedural serta sarat intervensi, manipulasi, dan praktik nepotisme.
Tiga nama telah ditetapkan sebagai calon rektor, yaitu Prof. Armid, Prof. Ruslin, dan Prof. Takdir Saili. Penentuan rektor terpilih dijadwalkan akan dilakukan pada 2 Juni 2025 mendatang bersama pihak Senat UHO dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Namun, proses menuju tahapan akhir ini diselimuti kontroversi. Dr. Muhammad Zein Abdullah, akademisi UHO yang juga bakal calon rektor, menyatakan bahwa proses seleksi anggota senat tidak dilakukan secara transparan dan demokratis.
“Nama-nama anggota senat banyak yang ditetapkan secara diam-diam, tanpa melalui proses yang terbuka. Ini mencederai semangat demokrasi kampus,” ujar Zein, Selasa (20/5/2025).
Hal senada disampaikan Dosen FISIPOL UHO, La Ode Muhammad Elwan. Ia menyebut pemilihan rektor kali ini menjadi cerminan krisis integritas dalam demokrasi kampus.
“Elit kampus diduga merekayasa proses dari awal, termasuk keterlambatan penjaringan calon yang melanggar regulasi Pasal 6 Permenristekdikti No. 19 Tahun 2017. Ini bukan hanya soal waktu, tetapi soal rekayasa sistematis yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Elwan.
Ia juga menyoroti lima pelanggaran substansial yang diduga dilakukan oleh Rektor UHO saat ini, Prof. Muhammad Zamrun Firihu, yakni:
Kudeta Statuta – adanya manipulasi terhadap peraturan kampus,
Melawan Rekomendasi Ombudsman – yang sebelumnya telah mengingatkan potensi penyimpangan,
Penghancuran Marwah Senat Universitas – melalui pengangkatan anggota tanpa prosedur,
Demokrasi Semu – dengan intervensi kekuasaan yang dominan,
Tanggung Jawab Moral – agar semua pihak melawan pelanggaran demi kampus yang lebih baik.
Kritik juga datang dari organisasi kemahasiswaan. Firdaus, Sekretaris Umum DPD IMM Sulawesi Tenggara, menilai mahasiswa tidak dilibatkan dalam proses sejak awal. Ia menduga adanya keberpihakan terhadap salah satu calon yang menguntungkan pihak tertentu.
“Pemilihan rektor seharusnya berjalan secara netral. Intervensi dari rektor saat ini mencederai nilai-nilai demokrasi di kampus,” tegas Firdaus. (Fjr) | Foto: Istimewa