(Ki-ka) Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sugeng Harmono, Asdep Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan, Puspita Suryaningtyas, Sekretaris Deputi Bidang Pangan dan SDALH Bappenas
Jakarta, Trenzindonesia.com | Di tengah ancaman krisis pangan global yang dipicu perubahan iklim dan gejolak ekonomi, Indonesia memperkuat langkah strategis untuk memetakan dan menekan angka kerawanan pangan. Dengan memanfaatkan data Prevalence of Undernourishment (PoU) hingga level desa, pemerintah berupaya menciptakan intervensi yang lebih tepat sasaran demi mencapai target Zero Hunger pada 2030.
Faktor Penyebab Kerawanan Pangan: Dari Pasokan hingga Daya Beli
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa kerawanan pangan di Indonesia dipicu oleh empat faktor kritis: gangguan pasokan, keterbatasan akses fisik, harga pangan yang tidak terjangkau, dan rendahnya pendapatan masyarakat.
“Kondisi ini berpotensi memperburuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat jika tidak segera diatasi,” tegas Sarwo Edhy dalam acara Diseminasi Buku Direktori Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi di Jakarta.
PoU: Indikator Kunci untuk Peta Jalan Penanganan Krisis Pangan
PoU, yang mengukur proporsi penduduk dengan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat, aktif dan produktif, kini menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah. Target RPJMN 2025–2029 menetapkan penurunan angka PoU dari 8,27% (2024) menjadi 4,41% pada 2029. “Ini adalah ultimate target yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Untuk pertama kalinya, data PoU dirilis hingga level kecamatan dan desa, berkat kolaborasi NFA dan BPS menggunakan data Susenas. Hal ini diharapkan menjadi panduan bagi pemda dalam merancang program penanganan kerawanan pangan yang lebih akurat.
Kaitan Erat Kemiskinan dan Kerawanan Pangan
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa kemiskinan dan kerawanan pangan ibarat dua sisi mata uang. “Pengentasan kemiskinan akan berdampak signifikan pada penurunan angka rawan pangan. Pangan harus tersedia, terjangkau, dan bergizi seimbang bagi seluruh rakyat,” tegasnya.
Pernyataan ini diamini oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, yang mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan pada 2024 turut mendorong perbaikan PoU.
Daerah dengan Capaian Terbaik PoU 2024
Dalam acara tersebut, NFA memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan kinerja terbaik penanganan kerawanan pangan, antara lain:
- Provinsi dengan angka PoU terbaik: Banten, NTB, dan Bali.
- Kabupaten terbaik: Sumbawa Barat, Gianyar, dan Badung.
- Provinsi dengan penurunan PoU terbanyak: Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.
Kolaborasi Kunci Capai Zero Hunger
Puspita Suryaningtyas dari Bappenas menegaskan bahwa pemenuhan pangan adalah hak dasar masyarakat. Dengan dukungan data PoU yang lebih detail, diharapkan intervensi kebijakan semakin efektif. “Kami optimis target 4,41% PoU pada 2029 bisa tercapai lebih cepat jika semua pihak bergerak bersama,” pungkas Sarwo Edhy.