Founder Human Studies Institut (HSI), Rasminto
Jakarta, Trenzindonesia.com | Maraknya informasi yang tidak terverifikasi mengenai isu Papua di ruang digital dinilai para pakar dapat memperkeruh situasi dan memicu ketegangan sosial. Founder Human Studies Institut (HSI), Rasminto, mengingatkan pentingnya literasi digital dan verifikasi informasi untuk mencegah distorsi yang berpotensi memperburuk kondisi di lapangan.
Peringatan ini disampaikan Rasminto dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Demokrasi dan HAM di Era Digital” yang diselenggarakan FISIP UPN Veteran Jakarta, Jumat (28/11/2025). Menurutnya, isu Papua merupakan salah satu topik paling sensitif yang banyak beredar di platform digital tanpa proses verifikasi yang memadai.
“Papua menjadi salah satu topik yang paling sensitif dan paling sering berseliweran di berbagai platform digital. Namun, banyak informasi yang lalu-lalang tanpa verifikasi yang memadai,” tegas Rasminto dalam keterangannya kepada wartawan.
Dampak Negatif Informasi Tidak Akurat
Rasminto menjelaskan bahwa derasnya arus informasi sering tidak diiringi proses pengecekan fakta yang ketat. Kondisi ini, menurutnya, dapat menimbulkan bias informasi, membangun persepsi keliru, dan bahkan meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat.
“Kita harus menyadari bahwa isu Papua sangat kompleks. Informasi yang tidak akurat dapat memperburuk keadaan dan memunculkan dukungan atau sentimen publik yang tidak berdasar,” ujarnya.
Ia lebih lanjut memaparkan bahwa dinamika konflik di sejumlah wilayah Papua telah menimbulkan dampak kemanusiaan bagi berbagai pihak, mulai dari warga sipil hingga aparat keamanan. Namun, narasi digital seringkali hanya menonjolkan sebagian potret, sehingga mengaburkan konteks keseluruhan yang sebenarnya.
Pentingnya Perspektif Berimbang
“Warga sipil menjadi kelompok yang paling rentan. Di sisi lain, aparat keamanan juga kerap menjadi korban dalam berbagai serangan. Perspektif berimbang sangat diperlukan,” tegas Rasminto.
Pakar ini menilai media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik. Kecepatan penyebaran informasi yang tidak terkendali dapat memicu polarisasi dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengarahkan pandangan masyarakat.
“Narasi digital bisa membangun simpati, tetapi juga dapat menjadi pemicu kekacauan bila tidak berbasis data dan verifikasi,” ujarnya.
Solusi: Literasi Digital dan Pendekatan Human Security
Sebagai solusi, Rasminto mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mengedepankan kehati-hatian dalam menerima serta menyebarkan informasi terkait Papua. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan human security sebagai landasan dalam memahami dan merumuskan kebijakan.
“Keselamatan dan kesejahteraan manusia harus menjadi prioritas. Verifikasi informasi adalah langkah awal agar diskusi dan kebijakan berjalan lebih konstruktif dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketelitian dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi, khususnya mengenai isu-isu sensitif seperti Papua di era digital.