Serang, Trenzindonesia.com | Pemilihan serentak 2024 di Indonesia menjadi momen penting dalam menguji kualitas demokrasi dan pembangunan daerah. Di tengah hiruk-pikuk proses pemilu, keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif dinilai sebagai elemen kunci untuk menjamin demokrasi yang sehat, transparan, dan inklusif.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu Kota Serang, Banten, pada 14 September 2024. Menurut Rasminto, pengawasan partisipatif berperan penting dalam pendidikan politik di masyarakat.

“Salah satu aspek krusial dari pengawasan partisipatif adalah bagaimana hal ini dapat mendorong pendidikan politik dan demokrasi di masyarakat,” ujarnya.

Rasminto menambahkan, keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemilu bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap demokrasi, tetapi juga berperan langsung dalam memperkuatnya.

“Dengan terlibat, masyarakat bukan hanya sekadar penerima hasil demokrasi, tapi juga menjadi aktor yang memastikan proses berjalan dengan benar dan sesuai aturan,” jelasnya.

Sebagai pakar Geografi Politik dari Universitas Islam 45 (Unisma), Rasminto juga menjelaskan beberapa bentuk pengawasan partisipatif publik, mulai dari pemantauan langsung di lapangan, pelaporan pelanggaran, hingga memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilu.

Menurutnya, pendidikan politik adalah elemen penting dalam pengawasan partisipatif, yang mendorong pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.

“Pendidikan politik dalam pengawasan partisipatif memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sistem politik dan mekanisme demokrasi. Masyarakat akan menjadi lebih kritis dalam menentukan pilihan, serta lebih sadar akan dampak jangka panjang dari calon yang dipilih,” tandasnya.

Ia pun menekankan pentingnya pendidikan politik untuk menciptakan pemilih yang cerdas. “Dengan pemahaman yang benar, publik akan tercerahkan dalam memilih berdasarkan kualitas dan visi calon, bukan karena pengaruh pragmatisme politik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Rasminto menjelaskan bahwa keterlibatan aktif publik dalam pengawasan pemilu juga berdampak pada pembangunan daerah.

“Ketika masyarakat aktif terlibat, mereka akan lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan nyata di daerahnya,” tambahnya.

Pengawasan partisipatif publik, menurut Rasminto, akan menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas dan akuntabel. Proses demokrasi yang transparan dan partisipatif cenderung melahirkan pemimpin yang mampu memenuhi janji kampanye, terutama dalam isu-isu krusial seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan demokrasi yang lebih transparan, kita akan memiliki pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.