Jakarta, Trenzindonesia.com | TNI dinilai perlu dilibatkan lebih intensif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan sumber daya dan infrastruktur yang signifikan, TNI dapat mendukung produksi hingga distribusi pangan secara efektif.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, menekankan pentingnya peran TNI dalam ketahanan pangan. “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut kedaulatan, stabilitas, dan masa depan bangsa,” ujar Rasminto. Ia menambahkan, kondisi produksi pangan global saat ini tengah bergejolak akibat perubahan cuaca ekstrem dan konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, yang berdampak pada harga gandum global yang meningkat lebih dari 30% sejak 2022.
Konflik berkepanjangan di Timur Tengah juga memperburuk situasi, mengakibatkan banyak lahan pertanian tidak bisa diolah dan menyebabkan pengungsian massal.
Rasminto menuturkan bahwa keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan sudah berlangsung lama. Pada era pemerintahan Joko Widodo, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI dalam program cetak sawah baru seluas 500 ribu hektare di Papua Selatan. “Jika produktivitas per hektare dapat menghasilkan minimal 5 ton gabah padi per panen, maka akan ada kontribusi 5 juta ton gabah padi per tahun,” kata pengamat geografi politik Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi ini.
TNI juga terlibat dalam megaproyek lumbung pangan (food estate). Meskipun program ini memiliki kekurangan, Rasminto menilai evaluasi dan perbaikan dapat membuatnya lebih optimal. “Food estate memerlukan perbaikan infrastruktur irigasi, akses ke teknologi pertanian modern, dan dukungan logistik untuk hasil maksimal,” jelasnya. Selain itu, partisipasi aktif petani lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar menjadi kunci keberhasilan program ini.
Rasminto mengingatkan bahwa ketahanan pangan harus didukung kebijakan kuat, infrastruktur memadai, dan kerja sama internasional, sebagaimana diungkap dalam laporan World Food Programme (WFP) 2023. Gagalnya ketahanan pangan akan berdampak serius pada sektor lain, seperti kriminalitas, perekonomian, isu sosial, dan kesehatan.
“Ketidakmampuan menyediakan pangan yang cukup dapat menyebabkan kelaparan, malnutrisi, dan meningkatnya angka kematian. Ketidakstabilan pangan juga dapat memicu kerusuhan sosial dan konflik,” paparnya.
“Membangun ketahanan pangan yang kuat bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga isu strategis bagi keamanan dan stabilitas nasional.”
Rasminto mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. “Indonesia bisa mengatasi tantangan krisis global dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” tandasnya.