Cianjur, Trenzindonesia.com | Memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, netralitas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga kesejukan dan stabilitas sosial di tengah masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur di Hotel Sangga Buana, Cianjur.
“Sebagai tokoh publik dan panutan bagi warga, RT dan RW diharapkan dapat memastikan proses pemilihan berlangsung aman, tertib, dan bebas dari tekanan,” ungkap Rasminto.
Ia menjelaskan, netralitas para RT dan RW sangat penting untuk menghindari potensi konflik antarwarga. “Ketegangan dalam proses politik sering kali memicu perpecahan, terutama jika tidak dikelola dengan baik,” jelasnya lebih lanjut.
Pakar Geografi Manusia dari Universitas Islam 45 (Unisma) ini juga menegaskan bahwa netralitas RT dan RW merupakan pilar penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat. “Ketua RT dan RW adalah tokoh masyarakat, netralitas mereka berperan besar dalam memastikan masyarakat dapat memilih secara bebas tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun,” tegasnya.
Selain menjaga kesejukan politik, netralitas RT dan RW juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran selama Pilkada Serentak 2024. Dengan peran yang dekat dengan masyarakat, RT dan RW bisa menjadi pengawas awal untuk mendeteksi pelanggaran, seperti politik uang, kampanye hitam, atau intimidasi.
“Peran mereka sebagai pengawas awal diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sehingga tindakan preventif bisa segera diambil,” lanjutnya.
Rasminto juga menyoroti fenomena keterlibatan RT dan RW dalam kelompok tim sukses pasangan calon. Menurutnya, keterlibatan tersebut menimbulkan masalah etis, mengingat posisi RT dan RW sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan di tingkat desa atau kelurahan. “Sikap berpihak atau terlibat dalam kampanye bisa mencederai netralitas mereka. Literasi politik yang matang sangat dibutuhkan agar ekses negatif dari pemilihan bisa dihindari,” tegasnya.
Ia pun mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk lebih gencar dalam melakukan sosialisasi terkait hak, kewajiban, serta larangan dalam pemilu kepada warga di tingkat RT dan RW. “Sosialisasi aktif oleh KPU dan Bawaslu sangat penting untuk meminimalisasi kesalahpahaman yang bisa berujung pada pelanggaran pemilu,” pungkasnya.
