Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI), Murmahudi
Jakarta, Trenzindonesia.com | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai kebijakan strategis dan visioner yang bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi rakyat di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI), Murmahudi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Program MBG bukan sekadar memberi makan gratis, tetapi merupakan intervensi gizi nasional yang menyentuh dua sisi penting pembangunan: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat,” ujar Murmahudi.
Menurut data Badan Gizi Nasional, hingga Juni 2025 program MBG telah menjangkau 4,89 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 1.716 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dari total pagu anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2025, realisasi penyerapan dana sudah mencapai Rp4,4 triliun.
Selain berdampak pada perbaikan gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pelaksanaan MBG juga membuka lapangan kerja luas, dengan lebih dari 94.000 tenaga kerja langsung terserap di sektor penyediaan makanan bergizi.
Gerakkan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Pangan
Murmahudi menegaskan, program MBG memiliki nilai tambah besar karena melibatkan langsung para pelaku ekonomi lokal. Bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan menu gizi dibeli dari petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil daerah, sehingga uang negara berputar di tingkat bawah.
“MBG adalah kebijakan ekonomi rakyat yang konkret. Program ini menggerakkan roda ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” jelasnya.
Dengan sistem tersebut, MBG tak hanya menjadi program sosial, tetapi juga stimulus ekonomi produktif yang menghubungkan antara penyedia pangan lokal dengan kebutuhan gizi nasional.
Tanggapi Isu Keracunan dengan Solusi, Bukan Politisasi
Menanggapi beberapa insiden keracunan makanan di sejumlah daerah, Murmahudi meminta publik melihatnya secara proporsional sebagai bahan evaluasi, bukan alat politisasi.
“Insiden keracunan makanan MBG di beberapa sekolah menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan. Jangan sampai ada yang mempolitisir, karena program ini masih baru dan butuh penyempurnaan sistem,” tegasnya.
Ia menilai, pengalaman di lapangan harus dijadikan dasar pembenahan, mulai dari standar dapur, manajemen distribusi, hingga pengawasan kualitas bahan pangan.
Respons Cepat Presiden Prabowo Subianto
Murmahudi juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang sigap merespons persoalan tersebut dengan memerintahkan audit lapangan dan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tanggap dan solutif. Beliau tidak hanya memerintahkan audit dan evaluasi dapur penyedia, tetapi juga menyiapkan dasar hukum baru agar pelaksanaan MBG makin tertib, aman, dan profesional,” ujarnya.
Menurutnya, Perpres Tata Kelola MBG akan menjadi fondasi penting bagi penyempurnaan program, karena akan mengatur secara detail standarisasi dapur sekolah, sertifikasi tenaga penyaji makanan, mekanisme pengawasan lintas kementerian dan daerah, serta pemanfaatan bahan pangan lokal yang higienis dan bergizi seimbang.
“Perpres ini sangat baik karena memberi kepastian tata kelola yang kuat dan berkelanjutan,” pungkas Murmahudi.
Dengan berbagai dampak positifnya, program Makan Bergizi Gratis dinilai mampu menjadi salah satu pilar penting dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat di akar rumput.