JAKARTA, Trenzindonesia | Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2023. MPP digital ini merupakan langkah awal pemerintah dalam upaya mengintegrasikan dan memadukan layanan digital di seluruh tanah air. Tahap awal implementasi MPP digital telah dilakukan di 21 MPP kabupaten/kota.
Wapres mengungkapkan bahwa MPP digital berbasis pola pelayanan publik berfungsi untuk mentransformasi mental birokrasi menjadi birokrasi yang melayani dalam konteks demokrasi. Dia juga menekankan perlunya pengembangan MPP digital secara berkelanjutan. Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, institusi birokrasi di tingkat pusat dan daerah perlu mengesampingkan ego sektoral dan meningkatkan kesadaran kolektif dalam memadukan kewenangan, menyepakati standar dan jenis pelayanan publik, serta mengubah cara kerja yang lebih terpadu di lintas institusi birokrasi.
Wapres menjelaskan bahwa MPP hadir untuk menghilangkan citra layanan publik yang memakan waktu, antrian panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan. Selain itu, ia menegaskan bahwa MPP tidak hanya berkaitan dengan bangunan fisik, tetapi juga harus memastikan fungsi pelayanan publik yang terpadu dapat berjalan dengan baik, cepat, dan nyaman.
Wapres meminta semua pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP digital. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memastikan implementasi MPP digital.
Dalam strategi pengembangan MPP digital, Wapres menyampaikan beberapa poin. Pertama, dia mendorong seluruh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami tren disrupsi teknologi yang membutuhkan perubahan pola pikir dan pelayanan publik berkualitas. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya mengubah versi analog menjadi digital, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan mengedepankan digitalisasi yang terintegrasi.
Kedua, MPP digital diharapkan menjadi solusi bagi fragmentasi pelayanan publik. MPP digital harus mampu mengintegrasikan proses bisnis pelayanan lintas sektor, standardisasi layanan, penggunaan teknologi informasi yang mudah dan murah, serta literasi digital.
Ketiga, Wapres meminta agar K/L dan pemda secara intensif memastikan pelaksanaan percontohan MPP digital, termasuk memperluas cakupan layanan dasar yang sering diakses oleh masyarakat. Aspirasi dan umpan balik dari uji coba MPP digital ini harus diperhatikan dan diperbaiki dari waktu ke waktu.
Keempat, Wapres menekankan pentingnya menyelaraskan MPP digital dengan langkah-langkah dalam mencapai target prioritas nasional, seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan stunting.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa MPP digital merupakan transformasi digital pelayanan publik untuk memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat. Melalui skema single sign-on, masyarakat dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun dan mengunggah dokumen persyaratan layanan sekali saja. Hal ini akan menyederhanakan proses bisnis dan mewujudkan pelayanan yang lebih sederhana, mudah, dan cepat.
Dengan peluncuran MPP digital ini, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Integrasi dan keterpaduan layanan digital menjadi kunci untuk menyediakan layanan yang simpel dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Berikut 21 Daerah Tahap Awal Implementasi MPP Digital:
- Kabupaten Banyumas
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Brebes
- Kabupaten Grobogan
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Kabupaten Kotawaringin
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Musi Rawas
- Kabupaten Sragen
- Kabupaten Tuban
- Kota Banda Aceh
- Kota Batam
- Kota Bukittinggi
- Kota Kendari
- Kota Magelang
- Kota Metro
- Kota Mojokerto
- Kota Samarinda
- Kota Surakarta
- Kota Tanjung Pinang
- Kota Yogyakarta
Turut hadir dalam peluncuran, antara lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (SETKAB.GO.ID/Fjr)