Pegasus dan Dugaan Penyadapan Prabowo: Tiga Jenderal Polri Ditahan
Trenz Indonesia – 11 November 2026 | Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Bareskrim menahan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya. Perangkat spionase Pegasus yang diproduksi NSO Group kembali menjadi sorotan karena kemampuan masuk ke ponsel target tanpa klik pengguna atau zero-click. Investigasi Suara.com bersama konsorsium IndonesiaLeaks disebut menjadi pintu masuk pengungkapan perkara ini.
Selain Listyo, penyidik menahan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Irjen Slamet Uliandi masih diperiksa sebagai saksi. Polri belum merinci peran masing-masing, tetapi kasus ini menyeret institusi ke pusaran pertanyaan publik soal pengawasan ilegal dan akuntabilitas pejabat.
Pegasus dikenal sebagai spyware kelas militer yang dapat mengakses pesan, foto, lokasi, mikrofon, dan kamera. Serangan zero-click membuat target tidak perlu membuka tautan berbahaya. Laporan Calcalistech menyebut kepolisian Israel pernah membeli Pegasus pada Desember 2013 dan memakainya untuk memata-matai warganya sendiri, termasuk wali kota dan pemimpin demonstrasi. Temuan konsorsium media dan Amnesty International juga mendokumentasikan dugaan penargetan jurnalis dan aktivis.
Dalam ekosistem pengawasan digital, Pegasus bukan satu-satunya alat. Ada Predator dari Intellexa, FinSpy, Candiru, hingga IMSI Catcher atau StingRay yang meniru menara seluler. Perangkat seperti StingRay dapat mengidentifikasi perangkat di sekitar area operasi, sehingga berpotensi menjangkau orang lain. Karena itu, pakar keamanan siber menekankan pentingnya pengawasan transparan, audit hukum, dan perlindungan privasi.
Pengungkapan kasus ini perlu diuji di pengadilan, bukan hanya di ruang publik. Jika dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo terbukti, negara harus menjelaskan siapa yang memberi perintah, alat apa yang dipakai, dan bagaimana pengawasan terhadap aparat dilakukan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, proses hukum harus memulihkan nama para tersangka. Publik menunggu jawaban yang jelas agar kasus Pegasus tidak berhenti sebagai spekulasi.
Editor: Rachmaniar Wirawanan
About the Author
