Polemik ijazah Gibran Berakhir di Meja Hukum, DPR Disorot Petisi Pemeriksaan Ijazah
Trenz Indonesia – 19 November 2026 | Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka memasuki babak akhir setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang menjadi dasar keabsahan dokumen itu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan (suket) tersebut dan menyerahkan keputusan pencabutannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis, 12 November 2026. Gugatan yang berjalan pun dinyatakan gugur.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menegaskan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. “Persoalan keabsahan suket sudah selesai,” ujarnya, dikutip ANTARA, Jumat, 13 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
Di tengah kepastian hukum itu, Gibran memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Ia membantah pengunduran dirinya terkait ijazah Gibran. “Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran dalam pernyataan yang disiarkan kanal YouTube Wakil Presiden RI. Ia mengklaim seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan ke pengadilan. Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri itu dengan berat hati dan menghormati keputusan tersebut.
Setelah pengunduran diri itu, tekanan publik beralih ke DPR. Petisi pemeriksaan ijazah seluruh anggota legislatif menguat. Politisi PSI Dedy Nur Palakka meminta agar ijazah semua anggota DPR diperiksa, bukan hanya ijazah Gibran dan Joko Widodo yang kerap dituding palsu. “Biar adil, semua ijazah anggota DPR diperiksa,” tulisnya di akun X, dikutip Warta Ekonomi, Rabu, 18 November 2026. Data Badan Pusat Statistik dalam Statistik Politik 2024 mencatat 63 anggota DPR atau 10,85 persen berlatar pendidikan SMA.
DPR juga didesak menuntaskan RUU Perampasan Aset. Desakan ini mencuat bersama kritik bahwa parlemen perlu memperkuat akuntabilitas kewenangan dan keputusannya. Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan hoaks artikel yang menyebut Luhut Binsar Pandjaitan akan membawa kasus ijazah Gibran ke Mahkamah Internasional; artikel asli Aktual.com justru berisi imbauan agar DPR tidak memicu krisis konstitusi.
Dengan demikian, selesainya polemik ijazah Gibran secara hukum belum serta-merta mengakhiri sorotan publik terhadap DPR. Masyarakat menunggu tindak lanjut petisi pemeriksaan ijazah, pembahasan RUU Perampasan Aset, dan keterbukaan informasi dari lembaga negara. Kepastian hukum mesti berjalan seiring pertanggungjawaban politik yang nyata.
Editor: Denny Gunawan
Sumber: ANTARA, Liputan6.com, KalderaNews, Warta Ekonomi
