Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat melalui video yang diunggah di akun Instagram-nya, menyusul polemik kerja sama dengan sejumlah kementerian. Dalam pernyataan itu ia menegaskan komitmen untuk bertanggung jawab atas isu yang menjadi perhatian publik, termasuk menyiapkan bantuan senilai Rp15 miliar bersama The Dudas Minus One.
Kerja sama dengan dua kementerian
Raffi menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berlangsung sebelum ia menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi ketika ia sudah menduduki jabatan tersebut. Ia menekankan bahwa video yang diunggahnya bukan pembelaan, melainkan bentuk tanggung jawab dan respons atas keresahan yang muncul di tengah masyarakat.
Soal pendanaan, Raffi menyebut dana bantuan berasal dari dana pribadinya serta honor Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia memastikan bantuan tersebut tidak akan memotong honor kru, pekerja, UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, seluruh pihak telah bekerja secara profesional sehingga hak mereka wajib dipenuhi.
Bantuan Rp15 miliar untuk warga terdampak bencana
Bantuan Rp15 miliar disiapkan Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One. Dana tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama warga terdampak bencana. Raffi memaparkan bahwa dana akan diarahkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan bentuk bantuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
Penyaluran tahap awal difokuskan ke dua wilayah, yaitu Pidijaya dan Gayo Luwes. “Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kita salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” ujar Raffi dalam video tersebut.
Terbuka pada pemeriksaan dan audit
Selain menyiapkan bantuan, Raffi menyatakan terbuka terhadap proses pemeriksaan dan audit terkait kerja sama yang dipersoalkan. Ia menyebut Inspektorat, BPKP, maupun BPK dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing. Raffi juga menyampaikan kesiapannya menindaklanjuti jika ditemukan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan kerja sama.
“Untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka. Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK, sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” tuturnya.
Ia juga menyinggung konsultasinya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 terkait kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lain. Menurut Raffi, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan Utusan Khusus Presiden harus selalu menjadi pertimbangan.
Raffi mengucapkan terima kasih atas kritik, masukan, dan pengingat yang disampaikan masyarakat. Ia menilai kritik dan saran merupakan bagian dari demokrasi yang menjadi identitas Indonesia, sehingga ia menerima berbagai masukan dalam bentuk apa pun. Raffi juga menyebut kejadian ini sebagai pembelajaran berharga dan berkomitmen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar kekeliruan serupa tidak terulang.
“Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf. Karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi,” ujarnya. “Sekali lagi, saya meminta maaf. Terima kasih,” tutup Raffi.
