Dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee menyampaikan keluhannya secara langsung di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang setelah sidang dengan agenda pembacaan tuntutan atas dirinya ditunda, Kamis (12/11/2026). Ia menilai proses persidangan yang sudah berjalan lebih dari lima bulan itu berlarut-larut.
Keluhkan Ruang Gerak Terbatas
Menurut pria berusia 41 tahun tersebut, persoalan yang dihadapinya bersifat murni administratif sehingga tidak seharusnya memakan waktu hingga enam sampai tujuh bulan. Ia menyebut keadaan itu membatasi hidup, ruang gerak, dan produktivitasnya.
“Sangat tidak masuk akal dan terasa janggal jika masalah ini yang murni administratif harus berlarut-larut sampai dengan enam sampai tujuh bulan. Ini bagi saya seperti pencabutan hidup, ruang gerak, dan produktivitas saya, Yang Mulia,” kata Richard Lee di ruang sidang.
Richard Lee menjelaskan, meski kini sudah berada di luar tahanan, ia tetap menghadapi keterbatasan. Ia menyebut sulit menjalankan pekerjaan dan berkomunikasi dengan masyarakat umum. Karena itu, ia memohon majelis hakim bersikap tegas dalam menetapkan jadwal sidang berikutnya.
“Oleh karena itu Yang Mulia, dengan segala hormat dan kerendahan hati serta sisa kekuatan saya, saya memohon untuk ketegasan menyusun jadwal, Yang Mulia,” ujarnya.
Tuntutan Dijadwalkan Ulang 26 November
Sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang semula dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026) akhirnya ditunda. Majelis hakim menetapkan sidang tuntutan digelar kembali pada Kamis (26/11/2026) karena jaksa masih merampungkan penyusunan berkas.
Perkara ini bermula dari laporan yang dilayangkan dokter Samira Farahnaz alias Dokter Detektif (Doktif) ke Polda Metro Jaya. Laporan itu menyangkut dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan dugaan overclaim pada produk kecantikan milik Richard Lee.
Dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Tangerang, Richard Lee didakwa melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sepanjang persidangan, tim kuasa hukumnya membantah seluruh dakwaan tersebut.
Pihak pembela menyatakan produk yang dipersoalkan diproduksi secara legal oleh pihak pabrik dan telah mengantongi izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka juga menyoroti pelapor yang bukan konsumen pemakai langsung dan tercatat tidak mengalami kerugian materiil.
About the Author
