Kepala Negara berharap para nasabah ini nantinya bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Selain itu, ia juga berharap agar para penjual ini memiliki kekuatan mental dalam menjalankan usahanya, terutama dalam menghadapi pasang surut dalam berdagang.
Dalam jangka panjang, Presiden Jokowi sangat berharap agar dari jutaan nasabah PNM Mekaar terlahir pelaku-pelaku usaha kecil yang mampu mengembangkan usahanya dan beranjak tingkatan mulai level supermikro hingga nanti menjadi usaha kecil atau menengah.
Melalui bantuan sosial PKH ini, para keluarga prasejahtera dimungkinkan untuk memiliki akses kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan sekaligus meningkatkan taraf hidup.
Ketersediaan stok yang besar ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga beras di pasaran.
Presiden Jokowi menambahkan, dalam waktu dekat, Kepala BNPB yang baru memiliki tugas besar untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah-wilayah terdampak bencana seperti di Lombok, Palu, Banten, dan Lampung.
Terkait dengan edukasi kebencanaan, Kepala Negara menginstruksikan jajaran terkait agar mulai memperkenalkan dan memberikan edukasi terkait mitigasi bencana sejak dini. Perkenalan awal pada mitigasi bencana diharapkan dapat menambah pengetahuan para siswa dan masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan saat bencana terjadi.
Adapun pencapaian pendapatan negara sepanjang 2018 juga melampaui target APBN 2018. Penerimaan negara tahun lalu mencapai 102,5 persen dari APBN 2018, yakni mencapai Rp1.942,3 triliun.
Pengucapan sumpah jabatan tersebut digelar setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232/P Tahun 2018 tentang “Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”.
Para duta besar tersebut dilantik sebagai duta besar berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 1/P Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 dan akan mewakili Pemerintah Indonesia di berbagai negara sahabat.
Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden Jokowi untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.
