Lebih jauh, Kepala Negara juga melihat adanya kesempatan dari perpanjangan fasilitas tersebut untuk dapat menarik investasi ke Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang pada Rabu, 7 Oktober 2020, kemarin memberikan keterangan pers bersama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak mengalami perubahan dan justru menguatkan perlindungan lingkungan.

Kemudahan-kemudahan juga akan diperoleh dalam proses pembentukan perseroan terbatas (PT) dan koperasi.

Standar kesehatan yang ketat juga diterapkan terhadap ruangan yang akan dipakai untuk aktivitas Presiden Joko Widodo.

Untuk diketahui, pada bulan Agustus mendatang, bantuan modal kerja serupa yang diterima oleh 65 pelaku usaha mikro dan kecil tersebut juga akan diberikan bagi setidaknya 12 juta pelaku UMKM untuk dapat membantu mengurangi beban akibat pandemi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp381 miliar untuk kebutuhan tersebut.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga fase program pemulihan koperasi dan UMKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Kebijakan terkait UMKM dan koperasi juga telah disiapkan untuk dieksekusi secara besar-besaran pada Agustus mendatang. Pemerintah telah menyiapkan bantuan modal kerja produktif bagi setidaknya 12 juta pelaku UMKM untuk dapat membantu mengurangi beban UMKM akibat pandemi.

Kepala tim uji klinis dari FK Unpad, Prof. Kusnandi, mengatakan bahwa pihaknya amat optimistis dengan keberhasilan uji klinis tersebut oleh karena dukungan dan bantuan yang disiapkan oleh Presiden.

Meski tengah disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar layanan diagnostik maupun pengobatan terhadap pasien tuberkulosis harus tetap berlangsung.

Kepala Negara juga menginstruksikan kepada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan aspek pencegahan agar kesalahan penggunaan anggaran dapat dicegah sedini mungkin.

Syarat peserta program Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Menurut Kepala Negara, pelaksanaan PSBB juga tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Pemerintah akan melihat kondisi masing-masing daerah sebelum nantinya Menteri Kesehatan menetapkan status PSBB di daerah tersebut, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.