Secara implisit, pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang ‘Keuangan Negara’, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang ‘Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah’, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang ‘Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’

Terlaksananya rangkaian kegiatan Pemilihan Putera Puteri Maritim Indonesia 2018 ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, BNN dan juga Bank BRI.