Dalam aturan pedoman PSBB, Pemerintah akan membatasi aktivitas Sekolah dan tempat kerja, Kegiatan Agama, kegiatan ditempat atau Fasilitas Umum, kemudian Kegiatan Sosial dan Budaya serta Moda Transportasi

Menurut Kepala Negara, pelaksanaan PSBB juga tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Pemerintah akan melihat kondisi masing-masing daerah sebelum nantinya Menteri Kesehatan menetapkan status PSBB di daerah tersebut, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.