Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini akan dibuat semacam project management office (PMO) dan karena sifatnya lintas kementerian, dan Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan, dari segi hukum, penyederhanaan pendirian PT tanpa batasan modal awal, bahkan kalau usaha kecil menengah, badan usaha satu pihak pun akan dimungkinkan dengan persetujuan usaha kecil dan menengah.