Menurut Ketua HMI Kota Bogor Hendi Iskandar, Kami HMI Kota Bogor sengaja berunjuk rasa di depan Istana Bogor, agar Pak Jokowi mendengarkan aspirasi kami untuk menolak dan membatalkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang pada Rabu, 7 Oktober 2020, kemarin memberikan keterangan pers bersama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak mengalami perubahan dan justru menguatkan perlindungan lingkungan.

Kemudahan-kemudahan juga akan diperoleh dalam proses pembentukan perseroan terbatas (PT) dan koperasi.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak.

CERDAS: Cerita Pedas Lastri : Nglarasing Ati Sejak ormas yang jualan dilarang pemerintah dan partai yang...