Puan Maharani Tegaskan DPR Belum Ambil Keputusan soal HMP dan Isu Gibran Mundur

Trenz Indonesia – 10 November 2026 | Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan parlemen belum mengambil keputusan resmi terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 50 anggota DPR lintas fraksi dan isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta publik menunggu pernyataan resmi serta tidak berspekulasi berlebihan.

Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan pengumpulan tanda tangan HMP. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan instrumen tersebut harus mengikuti tata tertib DPR dan konstitusi. “Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Usulan HMP muncul setelah Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Putusan itu memperkuat temuan Mahkamah Konstitusi yang menilai tidak ada dokumen yang membuktikan kelulusan setara SMA Gibran. DPR pun menyiapkan HMP sesuai UU MD3. Puan Maharani menegaskan, “Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada.”

Menanggapi isu Gibran mundur, Puan Maharani meminta semua pihak tenang. “Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” katanya. Ia menyebut belum ada perintah apa pun di parlemen dan Gibran masih sah menjabat sebagai wakil presiden. PDI Perjuangan, kata Puan, tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Ketika ditanya peluang dirinya menggantikan Gibran, Puan hanya menjawab, “Jangan berandai-andai.” Isu pengunduran diri Gibran menguat setelah Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran menghadap Presiden Prabowo selama 2,5 jam.

Dalam pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027, Puan Maharani juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. “Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” tegasnya. DPR akan mengawasi proses hukum yang telah menetapkan sejumlah personel Polri sebagai tersangka.

Dengan demikian, sikap Puan Maharani jelas: DPR akan menunggu proses resmi, mematuhi konstitusi, dan tidak terburu-buru menyimpulkan isu HMP maupun masa depan Gibran. Ia menekankan pentingnya stabilitas politik dan proses hukum yang transparan.

Editor: Rachmaniar Wirawanan
Sumber: Suara.com, VOICE Indonesia, DPR RI