Ferry Boboho Ungkap Pesan Febrie Adriansyah soal Kasus Harvey Moeis
Trenz Indonesia – 16 November 2026 | Jakarta — Sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie Adriansyah kembali menghadirkan fakta baru. Pengusaha Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho mengungkap bahwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung itu pernah memintanya tidak ikut campur dalam perkara korupsi tata kelola timah yang menjerat Harvey Moeis.
Kesaksian tersebut disampaikan Ferry saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026). Ia mengaku sempat menceritakan perkara Harvey Moeis kepada Febrie Adriansyah. “Harvey Moeis dulu saya pernah cerita, tapi Om Febrie bilang, ‘Kamu enggak usah ikut campur urusan hukum itu’,” ujar Ferry di ruang sidang.
Dalam pemeriksaan, Ferry mengaku mendirikan Law Firm Prime Solution Associate dan beberapa kali melaporkan penanganan perkara kliennya kepada terdakwa, antara lain perkara korupsi BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa Jemy Sutjiawan serta kasus Jiwasraya yang melibatkan Tan Kian. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung mendakwa Febrie Adriansyah memeras pengusaha Tan Kian sebesar Rp55 miliar.
Perkenalan lewat Arminsyah
Pengacara Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mendalami asal-usul perkenalan kliennya dengan saksi yang kini dilindungi LPSK itu. Ferry membenarkan dirinya dikenalkan oleh mantan Wakil Jaksa Agung Arminsyah, yang dikenal karena sering membantunya memperbaiki mobil. “Betul, yang memperkenalkan saya ke Pak Febrie Adriansyah adalah Pak Arminsyah,” kata Ferry.
Eksepsi Diputus Bersama Vonis
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memutuskan menggabungkan eksepsi Febrie Adriansyah dengan putusan akhir. Hakim Ketua Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst. Dalam nota perlawanannya, Febrie menegaskan riwayat pengabdian 30 tahun bukan permintaan keistimewaan, melainkan konteks profesional bagi hakim dalam menilai tuduhan.
Sorotan atas Aliran Dana
Sidang lanjutan menghadirkan saksi swasta Eky Pratama yang menyebut perusahaannya menggelontorkan honorarium Rp3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto, yakni Rp1 miliar untuk pendampingan tahap penyelidikan dan Rp2 miliar saat perkara dana BPDPKS naik ke penyidikan. Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menilai transaksi itu berada di rel keperdataan kontrak profesional dan menegaskan tidak ada kaitannya dengan pemerasan.
Rangkaian persidangan ini menunjukkan perkara Febrie Adriansyah masih bergulir panjang. Publik menantikan pembuktian materiil di pengadilan agar dakwaan pemerasan dan pencucian uang dapat dinilai secara objektif, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Sumber: ANTARA, Liputan6.com, Suara.com, tvOnenews.com. Editor: Aris Gultom.
