Irjen Ahrie Sonta Nasution Dipecat, Ajukan Banding atas Kasus Penyadapan Prabowo
Trenz Indonesia – 15 November 2026 | Jakarta – Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan itu merupakan buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Irjen Ahrie Sonta Nasution langsung mengajukan banding atas sanksi tersebut.
Sidang KKEP berlangsung sekitar 11 jam sejak pukul 09.00 WIB. Majelis yang dipimpin Komjen Pol Rudi Darmoko menilai Irjen Ahrie Sonta Nasution terbukti melakukan pelanggaran etika berupa perbuatan tercela. Sejumlah saksi yang sebelumnya diperiksa Bareskrim turut dihadirkan. Polri menyatakan banding akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding, sehingga putusan belum final.
Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara ini: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Selain Prabowo, penyadapan diduga menyasar tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha sepanjang 2025–2026. Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dugaan penghapusan log digital pada Oktober 2026 turut diusut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan proses hukum tetap berjalan. “Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya,” ujarnya di Bandung, Rabu (11/11/2026). Irjen Ahrie Sonta Nasution dikenal sebagai perwira bintang dua termuda; ia lahir di Bandung, 2 April 1981, lulus Akpol 2002, dan menjabat Kadivkum Polri sejak Oktober 2026 setelah sebelumnya menjadi ajudan presiden.
Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi penegakan etik di Polri. Pemecatan Ahrie belum berkekuatan final karena banding, tetapi publik menanti konsistensi institusi dalam menuntaskan dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi.
Editor: Denny Gunawan
Sumber: Liputan6.com, CNBC Indonesia, VIVA
