Sorotan Kasus Pengadilan: Radja Nainggolan, Semanggi I, hingga Ijazah Gibran

Trenz Indonesia – 15 November 2026 | Kasus pengadilan kembali menjadi sorotan dalam sejumlah perkara yang menyita perhatian publik, dari Brussels hingga Jakarta. Mantan gelandang Timnas Belgia, Radja Nainggolan, mendatangi Pengadilan Kriminal Brussel pada Jumat (13/11/2026) setelah absen pada sidang pembukaan dua pekan sebelumnya. Ia diperiksa terkait dugaan pencucian uang yang bermula dari penyelidikan sindikat kokain via Pelabuhan Antwerpen.

Dalam persidangan, Nainggolan mengaku membutuhkan uang saat menerima pinjaman 105.500 euro atau sekitar Rp2,1 miliar dari Nasr-Eddine Sekkaki, adik kriminal terkenal Ashraf Sekkaki. Uang itu dikembalikan melalui tujuh pembayaran ke rekening ibu keluarga Sekkaki. Ia menghadapi ancaman dua tahun penjara.

Di Jakarta, Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tragedi Semanggi I. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penundaan 28 tahun membuat keadilan korban makin jauh. Tragedi 13 November 1998 itu menewaskan sedikitnya 17 warga sipil dan melukai 456 orang. Amnesty juga mempertanyakan peran Pokja pemerintah dan menyoroti dugaan intimidasi kelompok sipil terhadap massa aksi.

Isu hukum lain muncul dari polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada lagi jalan bagi Gibran membuktikan keaslian ijazahnya melalui pengadilan. Putusan MK dan MA sudah final; MA membatalkan surat Dirjen Dikdasmen secara ex tunc sejak Agustus 2019 dan memerintahkan pencabutan. Gibran tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan peninjauan kembali.

Pemerintah juga menyiapkan Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum ini berwenang mengadili perkara fasilitas perpajakan dan arbitrase di Pusat Finansial Internasional Indonesia, memungkinkan hakim ad hoc asing, serta menggunakan bahasa Inggris. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Islamabad mempertanyakan pembebasan eks ketua EOBI Pakistan dalam kasus korupsi 40 miliar rupee; sidang berikutnya dijadwalkan 20 November 2026.

Dari kasus narkoba hingga pelanggaran HAM, dinamika pengadilan menunjukkan satu hal: proses hukum tetap menjadi arena utama untuk menguji akuntabilitas, baik bagi tokoh publik maupun institusi. Editor: Rachmaniar Wirawanan. Sumber: Bola.com, IDN Times, CNBC Indonesia, DDTCNews.