Trenz Indonesia – 14 November 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi klaim tersangka kasus dugaan suap sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, yang menyebut izin pengobatannya dihentikan sepihak oleh penyidik. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan memeriksa kebenaran informasi tersebut. “Nanti saya cek, ya, terkait dengan informasi itu,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Meski begitu, Budi memastikan KPK menjamin hak kesehatan tahanan. KPK menyediakan tenaga medis profesional, dokter siaga, dan fasilitas penunjang di rumah tahanan. Tim dokter juga rutin memeriksa kesehatan tersangka, termasuk menyediakan sarana olahraga untuk menjaga kebugaran selama proses hukum. Pernyataan itu muncul setelah Fahd El Fouz membeberkan dugaan pelanggaran etik pegawai KPK kepada Dewan Pengawas KPK.
Dalam perkara ini, KPK juga mendalami kemungkinan keterlibatan korporasi PT Summarecon Agung Tbk. Penyidik memeriksa Managing Director Herman Nagaria sebagai saksi pada Senin (9/11/2026). Menurut Budi, penelusuran itu untuk memastikan apakah dugaan tindak pidana murni perbuatan personal atau melibatkan unsur korporasi. KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta empat orang yang disebut sebagai kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Empat tersangka yang disebut orang kepercayaan Nusron Wahid adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, pihak swasta Erwin, dan Muhammad Fakhri. Tiga tersangka lainnya adalah Lampri, I Sontang Coin Manurung, dan Rizal Pahlevi. Para tersangka ditahan 20 hari pertama sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Fahd El Fouz juga mengaku pernah dimintai uang hingga Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto pada Agustus 2026 untuk dana talangan Muktamar Nahdlatul Ulama. Ia sempat menolak pada 25 dan 26 Agustus, tetapi berubah sikap setelah Arif kembali menelepon dengan menyebut nama seorang petinggi. Fahd mengaku akhirnya meminjamkan Rp70 miliar sebagai dana talangan, bukan pemberian. Ia juga mengajukan diri sebagai justice collaborator dan mempersoalkan status tersangkanya.
KPK menegaskan proses hukum tetap berjalan dengan menjunjung hak tersangka. Publik menanti hasil pemeriksaan atas klaim penghentian izin pengobatan, sekaligus pendalaman keterlibatan korporasi dalam kasus suap HGB yang menjerat Fahd El Fouz. Liputan6.com, Suara.com, dan Warta Ekonomi memberitakan perkembangan perkara ini secara bergulir. Editor: Aris Gultom.
About the Author
