Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis memimpin rapat koordinasi Tim Teknis SKPG Provinsi Maluku Tahun 2025
Ambon, Trenzindonesia.com | Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat penerapan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen utama kewaspadaan daerah dalam menghadapi potensi krisis pangan dan gizi.
Hal ini ditegaskan Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Teknis SKPG Provinsi Maluku Tahun 2025 yang digelar di Ambon.
Menurutnya, SKPG menjadi sistem vital untuk mendeteksi sejak dini wilayah yang berisiko rawan pangan serta memastikan intervensi pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Penguatan SKPG merupakan amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota diwajibkan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, termasuk peringatan dini,” jelas Nita.
Data SKPG jadi Dasar Kebijakan Pangan
Nita menekankan bahwa data dan analisis dari SKPG berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang presisi. Melalui rapat koordinasi ini, Bapanas mendorong optimalisasi sistem pelaporan bulanan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta integrasi dengan komitmen Indonesia pada forum internasional Nutrition for Growth (N4G) Summit 2025 di Paris.
“Data bulanan SKPG harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran. Tanpa kolaborasi antarinstansi, intervensi tidak akan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Meski tahun ini tidak tersedia alokasi anggaran dekonsentrasi, Bapanas meminta pemerintah daerah tetap menjalankan dan melaporkan hasil analisis SKPG secara rutin. “Hasil SKPG telah menjadi dasar penyaluran bantuan pangan, jadi pelaporan tetap wajib dilakukan meski tanpa dana dekonsentrasi,” tegasnya.
Apresiasi Pemprov Maluku
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi, mengapresiasi pendampingan langsung dari Bapanas. Ia menilai SKPG menjadi instrumen penting bagi daerah dalam menyiapkan langkah intervensi, terutama untuk kelompok masyarakat rentan.
“Analisis SKPG adalah bukti nyata kerja kami di lapangan. Harapan kami, data ini bisa dijadikan acuan kebijakan oleh pemangku kepentingan,” kata Faradilla.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh penanggung jawab dan operator SKPG dari 11 kabupaten/kota se-Maluku, serta tim teknis provinsi. Acara diselenggarakan secara hybrid demi memastikan partisipasi dari seluruh wilayah.
Dengan penguatan SKPG, pemerintah berharap Provinsi Maluku semakin sigap menghadapi potensi kerawanan pangan dan gizi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.