Yogyakarta, Trenzindonesia | Sebanyak 30 tokoh yang tergabung dalam Gerakan Pemilu Bersih menyuarakan keprihatinan terkait dugaan temuan 54 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, menyumbang sekitar 26 persen dari total jumlah pemilih.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto turut angkat bicara, menyoroti beberapa permasalahan yang ditemui dalam DPT tersebut.
Dilansir dari beritakin.com, dalam konferensi pers yang digelar di Yogyakarta pada Jumat (9/2/24), Jenderal Tyasno Sudarto mengungkapkan bahwa DPT bermasalah mencakup nama pemilih yang tidak tertulis dengan baik, usia pemilih yang mencurigakan, dan pemilih yang tidak memiliki alamat atau tempat tinggal yang jelas.
“Ada yang di bawah 17 tahun. Yang paling banyak adalah 16 tahun, yaitu mungkin tahunnya sama. Tapi bulannya belum masuk, jadi belum 17 tahun, itu banyak,” ujar Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.
Poin lain yang diangkat adalah adanya temuan usia pemilih yang mencapai lebih dari 100 tahun, bahkan ada yang mencapai seribu tahun. Masalah terkait tempat tinggal juga menjadi fokus, dengan adanya pemilih yang tidak memiliki tempat tinggal sama sekali, serta ketidakjelasan alamat seperti tidak ada RT, RW, atau kode pos.
Menurut Jenderal Tyasno, temuan-temuan tersebut membayangi keberlangsungan Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat yang akan segera digelar. Ia mengingatkan bahwa jika dugaan DPT bermasalah tidak segera dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat menimbulkan potensi kecurangan dan merusak esensi Pemilu yang damai.
“Sudah beberapa bulan yang lalu ini disampaikan ke KPU, namun nyatanya hingga sekarang tidak ada pengumuman, tidak ada perubahan sama sekali. Ini sangat berbahaya,” tandasnya.
Oleh karena itu, Jenderal Tyasno mendesak agar KPU segera mengatasi masalah ini dan memberikan klarifikasi terkait temuan DPT bermasalah. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Din Syamsuddin, yang menekankan perlunya klarifikasi dan koreksi dari KPU.
“Gerakan Pemilu Bersih ingin melakukan langkah-langkah strategis yang bersifat mendesak kepada KPU. Segera klarifikasi, segera atasi, jangan sampai meremehkan, apalagi menganggap bukan masalah,” ujar Din Samsudin.
Din menegaskan bahwa Gerakan Pemilu Bersih adalah gerakan moral yang menginginkan Pemilu tanpa kecurangan, dan menepis anggapan bahwa gerakan tersebut bersifat partisan.
“Tidak, dan tidak boleh (terafiliasi dengan paslon). Kami bergerak secara objektif tanpa mengaitkan kepentingan politik. Terlalu rendah kalau kita kaitkan,” tegas Din.
Beberapa tokoh yang ikut hadir dalam konferensi pers ini antara lain mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Kepala Satuan Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Presidium KAMI Rochmat Wahab, mantan Rektor UGM Sofian Effendi, mantan Rektor UNY Suyanto, Ketua Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah DIY Syukri Fadholi, Ketua Dewan Penasehat KAHMI DIY Khamim Zarkasih, Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta Muhammad Chirzin, Guru Besar UNY Suwarsih Madya, dan Ketua Senat Akademis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Heru Kurnianto Tjahjono, serta sejumlah tokoh lainnya. (Fjr)
