Satgas Diminta Ungkap Hasil Kerja
Jakarta, Trenzindonesia | Upaya pemberantasan judi online di Indonesia tidak boleh berhenti pada sekadar pernyataan, tetapi harus disertai tindakan nyata yang menyentuh para bandar besar.
Hal ini menjadi perhatian Indonesia Police Watch (IPW), yang mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024, segera mempublikasikan laporan hasil kerja tiga bulanan mereka. Sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Keppres tersebut, hasil kerja Satgas seharusnya sudah dipublikasikan pada 14 September 2024.
IPW menyoroti pentingnya transparansi dalam kinerja Satgas, khususnya dalam pengungkapan nama-nama besar di balik praktik judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, beberapa waktu lalu, telah menyatakan bahwa ada empat bandar besar yang terlibat dalam jaringan judi online di Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada langkah nyata dari pihak berwenang yang menyentuh para bandar tersebut.
Dalam wawancaranya di program Ni Luh Kompas TV, Senin (24 Juni 2024), Budi Arie menegaskan bahwa pihaknya telah mengetahui modus operandi dan pola transaksi yang melibatkan para pemain besar di dunia judi online ini. Pernyataan ini diikuti oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk mengusut tuntas masalah judi online tersebut. Namun, hingga kini perkembangan mengenai pengungkapan empat nama besar itu tidak terlihat di publik.
IPW mendukung penuh langkah Satgas Pemberantasan Judi Online dan meminta agar evaluasi terhadap kinerja Satgas dilakukan secara berkala, minimal setiap tiga bulan, sesuai dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2024. Dalam Keppres tersebut, Pasal 11 menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kinerja Ketua Harian Pencegahan dan Ketua Harian Penegakan Hukum harus dilakukan oleh Ketua Satgas, yang dalam hal ini adalah Menko Polhukam Marsekal (Purn.) Hadi Tjahyanto, setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Selain itu, Pasal 12 menegaskan bahwa Ketua Satgas wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit setiap tiga bulan. Dengan adanya laporan yang transparan dan berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan nyata dari upaya pemberantasan judi online di Indonesia.
Keberadaan informasi yang terbuka dan transparan ini penting untuk menjawab pertanyaan publik terkait efektivitas Satgas. Pasalnya, meskipun sudah ada pernyataan mengenai bandar besar yang terlibat, hingga saat ini belum ada tindakan konkret yang berhasil mempublikasikan atau menangkap para bandar tersebut.
IPW berharap agar pemerintah tidak ragu dalam mengungkap para bandar judi online besar di Indonesia dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemberantasan judi online yang menyeluruh bukan hanya akan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan di Indonesia. (PR/Fjr) | Foto: Istimewa