JAKARTA, Trenzindonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan bergengsi sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan ASN Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB).

Kemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, dalam acara Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (03/08/2023).

Sekjen Kementerian Hukum Dan Ham Andap mengatakan kualitas SDM merupakan penentu keberhasilan organisasi. Untuk itu, pengelolaan ASN di Kemenkumham dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang dimulai dari tahap perhitungan kebutuhan formasi s.d proses rekruitmen pengadaan ASN.

Kerja Biro Kepegawaian Sekjen menerangkan  “Tata kelola ASN dimulai sejak tahapan pengadaan Kemenkumham menyelenggarakan pengadaan ASN secara cakap dan profesional untuk merekrut SDM yang berkualitas,” kata Andap sesaat setelah menerima penghargaan.

Andap menambahkan tentang penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.

Hal ini dilakukan guna ASN yang diterima mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kinerja Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Penetapan kebutuhan ASN adalah titik awal yang akan menentukan kualitas pelayanan Kemenkumham ke depannya. Karena itu harus ditetapkan sesuai kebutuhan pelayan  masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis,” ujarnya.

Tata kelola pengadaan ASN lagi kata Sekjen Andap adalah proses yang tidak bisa dilakukan oleh Kemenkumham sendiri karena Instansi pemerintah di bawah pimpinan Menteri Yasonna H. Laoly ini melakukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain pengadaan ASN, Kemenkumham merupakan salah satu instansi yang dipercayakan mengelola sekolah kedinasan.

Dalam proses pengadaan taruna dan taruni, Kemenkumham menyelenggarakan secara terbuka dan informatif.

“Pengadaan ASN, serta pengadaan taruna dan taruni sekolah kedinasan, dijalankan secara informatif guna menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat,” tutur Andap.

Dalam Rakor Pengadaan ASN ini sekaligus diserahkan Surat Keputusan MenPAN RB tentang Penetapan Kebutuhan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Telah ditetapkan sejumlah total 572.496 formasi ASN di pusat dan daerah. (Ian Rasya / Fajar Irawan)