Menkopolhukam dan Menkumham Temui Eks MAHID di Belanda
Menteri Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah telah merilis Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Kemenkumham Gelar Upacara Wisuda Bagi Pegawai Purnabakti
Andap berharap Wisudawan/Wisudawati Purnabakti agar dapat dan terus menjaga nama baik dan kehormatan Kemenkumham.
Wamenkumham Tutup Temu Bisnis Tahap VI
Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
Kemenkumham juga melakukan penertiban, pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan persediaan dan aset.
Kemenkumham Raih Penghargaan Tata Kelola Pengadaan ASN Terbaik
Selain pengadaan ASN, Kemenkumham merupakan salah satu instansi yang dipercayakan mengelola sekolah kedinasan.
Yasonna Laoly: Pemerintah Komitmen Dukung Produk Dalam Negeri
Dalam forum Temu Bisnis Tahap VI ini, Kemenkumham menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).
IRW LSM LIRA Luncurkan Polisi Royalti
IRW LSM LIRA juga membangun Inteligen Rakyat Semesta (IRS) untuk melakukan pengawasan operasi senyap terhadap pihak-pihak yang melanggar UUHC.
Doa Kemenkumham untuk Negeri
Dengan tema ‘Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju’, peringatan HDKD ke-78 menjadi kesempatan untuk menjalin silaturahmi di antara seluruh jajaran Kemenkumham dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Perangi Pungli Dan TPPO
Ibnu Chuldun juga menekankan bahwa upaya memerangi pungutan liar dan TPPO membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran serta pendekatan yang komprehensif.
Imigrasi Soekarno-Hatta Berikan Kemudahan Layanan kepada Korban Pelanggaran HAM Berat
Program pemulihan hak bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu melibatkan 19 kementerian/lembaga.