Menparekraf, Teuku Riefky Harsya menerima audiensi LSF untuk menjajaki kolaborasi strategis dalam membangun ekosistem film nasional yang sehat dan berdaya saing.
Jakarta, Trenzindonesia.com | Pemerintah semakin serius memperkuat industri perfilman nasional yang tengah menunjukkan tren pertumbuhan positif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky Harsya menerima audiensi dari Lembaga Sensor Film (LSF) untuk menjajaki kolaborasi strategis dalam membangun ekosistem film nasional yang sehat dan berdaya saing.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025, di kantor Kemenparekraf, Menparekraf Teuku Riefky menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor atau pendekatan hexahelix demi mendorong kemajuan industri kreatif, khususnya perfilman.
“Jika berpikir dengan keterbatasan, maka kita tidak akan berjalan. Untuk itu perlu kerja sama hexahelix untuk menyelesaikannya,” ujar Teuku Riefky.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan LSF, termasuk dalam upaya sosialisasi budaya sensor mandiri dan perlindungan kekayaan intelektual guna mencegah pembajakan. Kolaborasi ini dinilai strategis seiring pertumbuhan jumlah penonton film nasional yang kian pesat.
Tren positif industri film nasional
Menurut data Cinepoint dan filmindonesia.or.id, hingga 30 Juni 2025, jumlah penonton film Indonesia telah mencapai 42,6 juta, atau hampir separuh dari total penonton sepanjang tahun 2024 yang mencapai 82,1 juta, rekor tertinggi dalam sejarah perfilman tanah air.
Tak hanya itu, subsektor film, animasi, dan video disebut dalam Outlook Parekraf 2024/2025 sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi kreatif dengan kontribusi sebesar 53,49 persen, melampaui sektor kuliner (46,51%) dan fesyen (37,21%).
“Industri film punya daya tarik luar biasa. Kemenparekraf siap membantu film-film yang terkendala penayangan maupun promosinya. Kami punya ekosistem konten kreator yang bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya promosi rumah produksi,” ujar Teuku Riefky.
Tantangan dan solusi dari LSF
Sementara itu, Ketua LSF Naswardi mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan lebih dari 42.339 Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sepanjang 2024, mencakup film, iklan, dan konten komersial lainnya. Namun, dari 285 film nasional yang lulus sensor, hanya 108 judul yang berhasil tayang di bioskop.
“Sisanya masih menunggu giliran tayang karena terbatasnya jumlah layar bioskop, yang saat ini hanya sekitar 2.145 layar di seluruh Indonesia,” jelas Naswardi.
Naswardi juga menyoroti minimnya rumah produksi aktif. Hanya ada lima rumah produksi yang mampu menghasilkan sembilan film per tahun, sementara lainnya rata-rata hanya memproduksi satu hingga dua film per tahun.
Untuk menjawab tantangan itu, LSF terus mendorong digitalisasi layanan sensor dan integrasi data perfilman nasional, termasuk melalui sosialisasi budaya sensor mandiri di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi para pelaku industri.
Apresiasi dan dukungan regulatif
LSF juga menjamin keamanan karya selama proses sensor dan memiliki kewenangan membatalkan STLS jika ditemukan pelanggaran. Lembaga ini aktif memberikan apresiasi kepada pihak yang taat regulasi lewat Anugerah LSF, yang ditujukan bagi rumah produksi, bioskop, hingga televisi.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Ketua LSF Noorca M Massardi, Ketua Komisi II LSF Ervan Ismail, Ketua Komisi III LSF Kuat Prihatin, serta pejabat tinggi Kemenparekraf termasuk Sekretaris Utama Dessy Ruhati, Deputi Kreativitas Media Agustini Rahayu, dan Direktur Film, Animasi, dan Video Doni Setiawan.