Jakarta, Trenz News | Presiden RI Joko Widodo membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri. Opsi tersebut muncul atas usulan para pengusaha di Tanah Air. Dengan mekanisme itu, biaya vaksinasi akan ditanggung oleh perusahaan.
Pemerintah tentunya menyambut baik hal ini lantaran dinilai dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah pun akan menyiapkan regulasi tentang vaksinasi mandiri Covid-19 itu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa wacana vaksinasi Covid-19 mandiri sangat memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi menurut dia, Presiden meminta agar realisasi vaksinasi mandiri untuk segera dilakukan.
“Artinya bisa saja setelah vaksin tenaga kesehatan dan tenaga pelayan publik selesai maka dalam waktu itu mungkin vaksin mandiri sangat dimungkinkan,” ujar Muhadjir dalam program Prime Talk Metro TV, pada Kamis malam (21/1).
Muhadjir menjelaskan vaksinasi mandiri yang dimaksud adalah vaksinasi yang dilakukan perusahaan atau korporasi kepada karyawannya dan vaksinasi secara indivdual. Khususnya untuk korporasi, kata Muhadjir, paling penting dan utama untuk segera dilakukan agar memulihkan perputaran roda ekonomi.
“Ini sangat penting terutama untuk korporasi agar segera bergerak berproduksi. Sehingga keamanan dari produk produksi karena karyawannya sudah divaksin, keluarganya sudah divaksin, itu akan lebih nyaman tentram lebih merasa tenang dalam berproduksi roda ekonomi bisa secepatnya ikut berputar,” terangnya.
Apabila vaksinasi mandiri tersebut dapat dilakukan, maka menurut Muhadjir, target percepatan vaksinasi di Indonesia yang dicanangkan Presiden yakni 1 juta orang per hari bisa terealisasi.
“Karena itu kalau nanti pihak swasta itu dilibatkan baik korporasi maupun mungkin RS swasta yang kredibel bisa memberikan penawaran jasa individual saya kira itu akan lebih bagus memepercepat,” imbuhnya.
Menurut Menko Muhadjir, adanya opsi vaksinasi mandiri bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan adanya opsi vaksinasi mandiri yang akan dilakukan korporasi atau individu dan dengan jenis vaksin yang berbeda dari program vaksinasi nasional, maka justru akan mendorong percepatan vaksinasi di Indonesia.
“Toh ini juga kepentingan kita untuk mempercepat vaksinasi kemudian dunia industri juga ingin segera cepat pulih. Kemudian pemerintah juga berkepentingan untuk pemulihan ekonomi itu. Maka saya kira ini tidak ada hal yang patut dikhawatirkan,” tuturnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku optimis pelaksanaan vaksinasi akan berjalan lancar dengan kendali dan regulasi yang tetap di bawah pemerintah pusat.
“Kalau saya optimis saja, jadi kita beri ruangan yang cukup pihak korporasi swasta untuk juga berpartisipasi mempercepat vaksinasi ini dan kontrol kendali tetap di tangan pemerintah,” ujarnya memungkasi. (kemenkopmk.go.id/Novrizaldi)