Trenz Indonesia
News & Entertainment

Merasa Jadi Korban Persengkokolan, Faridawati Akan Mengadu ke DPR RI dan BPN Pusat

184

BEKASI, Trenz News | Untuk mendapatkan keadilan akan nasib rumah dan lahannya yang disita sepihak oleh bank di Sumatera Barat, Ny. Faridawati akan mengadu ke sejumlah instansi terkait, seperti ke DPR RI dan BPN Pusat. Demikian disampaikan Ny. Faridawati didampingi kuasa hukumnya dalam jumpa pers di Bekasi, Selasa (25/1/2022).

Farida mengaku sangat terdzolimi atas kasus ini. Menurutnya, apa yang dialaminya diduga keras ada semacam persekongkolan dari sejumlah pihak yang memang sejak lama mengincar rumah berikut pekarangan rumahnya yang memang sangat strategis.

Baca Juga :

Demi Keadilan Kasus Faridawati Harus Dituntaskan

Kisah mengenaskan ini bermula dari perjanjian kredit antara Faridawati dengan BNI cabang Bukittinggi pimpinan Zamzami yang kemudian berujung masalah. Bank BNI merasa bahwa Faridawati telah melakukan wanprestasi dalam melunasi sisa pinjaman kreditnya.

Padahal kata Faridawati, pada pertengahan Maret 2019 anak laki-lakinya, Bob Trifano telah mendatangi pimpinan Cabang BNI Bukittinggi, Zamzami untuk bernegosiasi karena perjanjian kredit harus diperbarui pada bulan April 2019, yaitu satu bulan ke depan.

Perempuan, kelahiran 30 Oktober 1959 di Bukittinggi, Sumatera Barat ini mengaku merasa dizolimi dan dibohongi hingga rumah di Melayang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi, Sumatera Barat pada Kamis (4/11/2021) lalu.

“Tujuan dari negosiasi adalah, karena kami tidak ingin melanjutkan lagi Perjanjian Kredit, tetapi hanya akan mengangsur Pokok Pinjaman setiap bulan sampai terjualnya aset nasabah (Faridawati) yang pada saat itu sedang berlangsung proses penjualan,” kata Faridawati.

Rupanya negosiasi antara Faridawati dengan pihak BNI Cabang Bukittinggi dalam hal ini diwakili Zamzami tidak berjalan mulus, hingga hanya ada dua pilihan, yaitu Perjanjian Kredit tetap dilanjutkan dan Membayar Lunas piutang sebesar Rp 2.900.000.000,00.

“Jadi belum ada kata sepakat, dan sejak bulan Mei 2019 tidak ada pembayaran karena tidak diizinkan untuk mengangsur pokok sampai bulan Januari 2020. Nah, pada tanggal 14 Februari 2020, Kepala bagian Kredit  (AR) mendatangi saya selaku nasabah dan memberitahukan bahwa sudah boleh mengangsur Pokok Pinjaman minimal Rp 1.000.000.000,00,” lanjut Faridawati.

Akhirnya sebagai nasabah, Faridawati menyanggupi untuk mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Tetapi, ketika Faridawati menyetorkan angsuran pokok sebesar Rp 140 juta ke Kepala Bagian Kredit (AR) tidak ingin memberikan tanda terima resmi dari bank yang katanya belum ada dalam sistem.

Setelah didesak, akhirnya Kepala Bagian Kredit (AR) memberikan surat yang menyatakan bahwa Faridawati telah mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp 140 juta dan meminta agar Faridawati menambah setoran hingga Rp 1.000.000.000 sebelum tanggal 28 Februari 2020 dan melunasi piutangnya paling lama tanggal 28 Desember 2020.

“Tetapi di bulan Februari 2020 telah berlangsung COVID-19 (pertama) , dan resmi dari pemerintah . Dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) resmi dari pemerintah dimulai awal bulan Maret 2020. Lalu awal Oktober 2020 terjual salah satu aset.Lalu kami ke Bank BNI Cabang Bukittinggi untuk melakukan pembayaran pinjaman kami sebesar Rp 1.700.000.000,00. Ternyata kredit kamu sudah lunas dan rumah yang menjadi agunan sudah terjual melalui lelang pada bulan Juli 2020, bahkan sudah dibalik nama tanpa sepengetahun kami,” cerita Faridawati.

Meski perkara Faridawati saat itu masih dalam proses pengadilan karena tengah melakukan upaya banding, tampaknya eksekusi menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian kasus tersebut.

Meski rumah dan lahan Faridawati telah dieksekusi, bukan berarti ia berdiam pasrah menerima keputusan tersebut, bahkan sebaliknya kini Faridawati , Eviarons (suami) dan Bob Trivano (anak) telah menunjuk Didi Cahyadi Ningrat & Rekan untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kota Bukittinggi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam, dan Yolanda Yohanes Chandra (Pr).

Leave A Reply

Your email address will not be published.