Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet Guna Pemerataan Akses Digital di Propinsi Sumatera Utara
Medan, Trenzindonesia.com | Pemerataan akses internet di Sumatera Utara bakal semakin dipercepat. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumut resmi menyepakati langkah strategis untuk mengatasi blank spot melalui satelit SATRIA-1, pembangunan BTS BAKTI, hingga perluasan jaringan fiber optik.
Sumut Sebagai Pintu Gerbang Kawasan Barat Indonesia
Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak dalam upaya ini.
“Sumatera Utara adalah provinsi strategis dan pintu gerbang kawasan barat Indonesia. Jika konektivitas digital di Sumut diperkuat, ia bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Namun disparitas digital di pesisir, pedalaman, dan kepulauan harus segera diatasi melalui kerja sama lintas sektor,” ujarnya.
20 Persen Wilayah Sumut Masih Blank Spot
Hal senada disampaikan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Sumut, Achmad Fadly, S.Sos., MSP. Ia menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah.
“Masih ada lebih dari 20 persen wilayah yang belum terjangkau sinyal. Dukungan Komdigi, BAKTI, dan operator sangat vital, termasuk program internet gratis di ruang publik yang akan dimulai Januari 2026,” katanya.
Pemetaan Blank Spot Hingga Internet Publik Gratis
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain pemetaan blank spot berbasis kebutuhan daerah, relokasi titik SATRIA-1, penyediaan internet publik gratis, serta penataan jaringan fiber optik.
Kemenko Polkam juga memastikan akan mendorong harmonisasi regulasi dan penyederhanaan perizinan agar pembangunan infrastruktur digital bisa berjalan cepat dan merata.
Pemerataan Internet untuk Keadilan Digital
Pemerataan akses internet di Sumut dipandang bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan juga keadilan digital bagi masyarakat. Dengan dukungan multipihak, percepatan transformasi digital diharapkan berjalan inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah.