Jakarta, Trenzindonesia.com | Posisi duduk Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebelah kanan Presiden Joko Widodo saat pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap sebagai simbol transisi pemerintahan yang berjalan dengan elegan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, dalam keterangan tertulisnya pada 19 Agustus 2024.
“Presiden Jokowi menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan dengan memberikan tempat terhormat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto saat upacara HUT RI di IKN. Penempatan tersebut merupakan simbol bahwa proses transisi pemerintahan berjalan mulus,” kata Rasminto.
Menurut Rasminto, Indonesia sedang berada di ambang transisi pemerintahan, dengan hasil Pemilu 2024 yang akan menentukan arah kepemimpinan nasional ke depan. Stabilitas politik menjadi kunci utama untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks. Hubungan harmonis antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo, lanjutnya, adalah pelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia.
Rasminto menekankan bahwa kesiapan dalam menghadapi perubahan, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur politik, sangat diperlukan. “Langkah-langkah ini akan menentukan bagaimana Indonesia melanjutkan perannya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa transisi pemerintahan di Indonesia selalu menjadi momen penting yang menentukan arah masa depan negara. Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan baru, namun juga risiko bagi stabilitas politik. “Proses transisi yang berjalan dengan baik menunjukkan kematangan demokrasi dan ketahanan institusi politik di Indonesia,” ujarnya.
Namun, Rasminto juga mengingatkan bahwa jika transisi tidak dikelola dengan bijak, hal ini dapat memicu ketegangan politik, ketidakpastian ekonomi, dan bahkan gangguan sosial. “Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin transisi untuk mampu membangun kepercayaan publik, menjaga kelancaran birokrasi, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis tetap berjalan tanpa hambatan yang berarti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rasminto menilai bahwa stabilitas politik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan aktor ekonomi. “Koalisi yang solid dan komunikasi yang transparan adalah kunci untuk menghindari konflik serta menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Optimisme Rasminto terhadap soliditas pemerintahan ke depan semakin kuat dengan bergabungnya Partai Nasdem dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebelum upacara peringatan HUT RI di IKN pada 15 Agustus 2024. Langkah ini kemudian diikuti oleh partai non-parlemen seperti PPP dan Perindo, serta komitmen PKS untuk bergabung dalam koalisi KIM Plus pada Pilkada serentak 2024.
Sebagai pakar Geografi Politik dari Universitas Islam 45 (Unisma), Rasminto juga menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan transisi pemerintahan di tengah keberagaman Indonesia. “Dengan mengedepankan dialog, inklusivitas, dan penegakan hukum yang adil, transisi pemerintahan dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi politik dan mendorong stabilitas yang berkelanjutan di tengah dinamika global,” pungkasnya.
