JAKARTA, Trenzindonesia | Presiden Joko Widodo (Jokowi)memimpin Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.
Dalam sidang yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (03/07/2023), Presiden mengingatkan jajaran pemerintah untuk waspada terhadap situasi paruh kedua tahun ini, yang masih dipengaruhi oleh kondisi global yang belum stabil dan ketegangan politik yang berlanjut.
Presiden menekankan enam hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menghadapi situasi paruh kedua ini. Pertama, pemerintah harus fokus dan waspada terhadap potensi krisis, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Presiden meminta agar persaingan politik tidak menghambat program pemerintah.
Kedua, Presiden meminta jajaran pemerintah untuk mengantisipasi agar pendapatan negara tidak terganggu, terutama dari sektor pajak, kepabeanan, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Presiden mengingatkan pentingnya mengelola risiko dengan baik mengingat penerimaan pajak dan PNBP dipengaruhi oleh harga komoditas yang tidak setinggi tahun sebelumnya.
Ketiga, Presiden Jokowi menginstruksikan langkah-langkah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif pada semester II-2023. Hal ini termasuk mendorong konsumsi rumah tangga, menjaga ketersediaan dan harga bahan pangan, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor perbankan.
Keempat, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD. Presiden juga mengingatkan agar belanja pemerintah efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Prioritas belanja barang dan modal harus diberikan kepada produk dalam negeri. Program bantuan sosial harus disalurkan tepat waktu dan sasaran. Perlu juga memperhatikan hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, dan ekonomi hijau.
Kelima, Presiden mengingatkan untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena El Nino. Meskipun banyak embung dan bendungan yang telah dibangun, pengelolaan pasokan air di embung dan bendungan harus tetap dikelola dengan baik.
Terakhir, Presiden meminta agar stabilitas politik dan keamanan masyarakat dijaga menjelang Pemilu 2024. Penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu harus terus diawasi, dan pemulihan keamanan di Papua, terutama di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan kabupaten lainnya, harus dilakukan dengan segera.
Sidang Kabinet Paripurna ini bertujuan untuk memastikan pemerintah tetap fokus dalam menjalankan program-program pembangunan nasional dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam paruh kedua tahun 2023. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kerja sama dan kesigapan semua jajaran pemerintah dalam menghadapi situasi yang tidak mudah tersebut. (Setkab.go.id / Fjr)
