Jakarta, Trenz News | Saat ini di Papua terdapat dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Padahal wilayah Papua sangat luas, yakni kurang lebih 312.221 km2.
Wilayah seluas ini apabila hanya terdapat 2 Provinsi, tentunya banyak problem pembangunan yg muncul. Di antaranya kompleksitas dari kondisi geografis, akses jalan, kesehatan, pendidikan yang kurang sebanding dengan jumlah penduduk, hingga masalah pemerataan infrastruktur.
Maka sangat tepat sekali apabila pemekaran wilayah Papua merupakan solusi percepatan pembangunan .
“Dasar hukum pemekaran pun sudah jelas di pasal 76 UU 21 / 2001 yakni Pemekaran Papua menjadi Provinsi-provinsi di lakukan atas persetujuan MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakat Papua) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi, dan perkembangan di masa datang”, urai Saiful SH, pengamat kebijakan publik yang menjadi narasumber di acara ICF Talk Show yang digelar di Radio Muara Jakarta, Jum’at, 25 Juni 2021, Pkl 14.00 – 15.00 WIB.
Selain Saiful SH, acara ICF Talk Show yang diselenggarakan oleh ICF (Indonesia Care Forum) dengan mengusung tema “Pemekaran Wilayah PAPUA, Solusi Percepatan Pembangunan” juga menghadirkan narasumber lain yakni Bonny Mandolang SE dari JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Papua).
Masih menurut Saiful SH, dalam Revisi UU OTSUS PAPUA Pasal 76 tentang ‘Penambahan Kewenangan Pemekaran Wilayah’, Pemerintah menambahkan Pasal 76 dalam RUU Otsus Papua menjadi tiga ayat. Ayat (1) berisi ketentuan yang sama dengan UU 21/2001 di atas.
“Sementara ayat 2 berbunyi, Pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonom danperkembangan di masa datang”, ujar Saiful SH yang akrab disapa Mr. Bejo.
“Sedangkan ayat 3 berbunyi, pemekaran daerah provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), tidak melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana di atur dalam undang undang mengenai pemerintahan daerah”, tambah Mr. Bejo.
“Alasan penambahan ayat ini dalam rangka percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”, tegas Mr. Bejo.
Saiful SH juga memberikan gambaran berkenaan manfaat pemekaran wilayah Papua, yakni:
Pertama, dengan adanya provinsi baru jelas fasilitas umum bertambah untuk kesejahteraan rakyat daerah .
Ke dua, akan berdampak positif kepada anak anak, karena akan di bangun fasilitas pendidikan negeri seperti SMPN dan SMAN, sehingga untuk mendapatkan fasilitas pendidikan tidak perlu jauh jau dan pendidikan bisa merata di Papua
Ke tiga, akses pengurusan adminitrasi lebih dekat dan efisien seperti KTP, KK , Akte Kelahiran dll.
Ke empat, Fasilitas Digital berbasis satelit dan teknologinya mudah terjangkau, sehingga bisa akses perkembangan di segala bidang yang positif. (Fajar) | Foto: Fajar