Trenz Indonesia
News & Entertainment

SK Dewan Pengawas Cacat Hukum. Helmi Yahya: Sampai Saat Ini Masih Tetap Menjadi Dirut LPP TVRI Yang Sah!

459

Jakarta, Trenz News I Rabu (4/12) lalu, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) melayangkan surat tentang Penetatapan Non Aktif Sementara dan Pelaksanaan Tugas Harian Direktur Utama LPP TVRI periode tahun 2017 – 2022, yang pada bagian akhir suratnya dibubuhkan tanda tangan dan stempel oleh Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Arief Hidayat Tamrin.

Di dalam surat tersebut, tertulis menimbang pada bagian c, yakni bahwa Dewas LPP TVRI melalui surat nomor 239/Dewas/TVRI/2019 memberitahukan rencana pemberhentian disertai non aktif sementara Dirut LPP TVRI.

Surat Dewas LPP TVRI

Selanjutnya, surat di halaman kedua, butir pertama, memutuskan menonaktifkan sementara saudara Helmy Yahya MPA, Ak., CPMA, CA  seagai Dirut LPP TVRI. Dan pada butir ketiga, memutuskan Supriyono SKom, MM, Direktur Teknik LPP TVRI mengangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian Dirut LPP TVRI.

Helmy Yahya yang sampai saat ini masih tetap menjabat Dirut LPP TVRI periode tahun 2017 – 2022 bersama kelima anggota direksi yang lain, tetap akan melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, adik dari Dubes RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, Tantowi Yahya akhirnya menanggapi lewat surat bernomor 1582/11/TVRI/2019, perihal Tanggapan terhadap Surat Dewas, bernomor   241/DEWAS/TVRI/2019 tentang   SK Dewas Nomor 3 Tahun 2019, adalah cacat hukum dan tidak mendasar, sehingga dinyatakan bahwa SK tersebut tidak berlaku.

Dalam surat tanggapan Helmy tersebut, tertulis, bahwa pemberhentian anggota Direksi  sesuai Pasal 24 ayat (24) disebutkan anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, lewat beberapa point antara lain; Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangpundangan yang berlaku. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga. Dipidana karena melakukan tindak pindana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Sementara itu, kepada dirinya,Helmy Yahya menuliskan dasar rencana pemberhentian oleh Dewas tidak memenuhi salah satu pun dari point tersebut.

Karena itu, raja kuis Indonesia setelah Ani Sumadi, Helmy Yahya dalam isi suratnya melanjutkan, tidak ditemukan satu ayat pun dalam PP nomor 13 Tahun 2005 yang menyatakan istilah “PENONAKTIFKAN” atau sejenisnya. Kalaupun misalnya ada pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (4) PP 13 Tahun 2005 maka telah diatur dalam Pasal 24 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Uraian dari pasal 24 ayat (5) adalah sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri.

Sedangkan pasal 24 ayat (6) pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

Dan pasal 24 ayat (7) selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

Demi menjawab gonjang-ganjing di tubuh LPP TVRI, Trenzindonesia.com menerima bocoran, Helmy Yahya akan menggelar Press Conference, pada Jumat (6/12) pagi esok.

Leave A Reply

Your email address will not be published.