Sebanyak 12 asosiasi di bidang drama siaran Korea Selatan meminta pemerintah dan parlemen negara itu mempertimbangkan pembentukan sistem investasi serta dukungan jangka menengah-panjang senilai 1 triliun won, atau sekitar Rp13,5 triliun. Permintaan itu disampaikan dalam konferensi pers bersama di Korea Press Center pada 4 November 2026, yang dihadiri perwakilan asosiasi sutradara drama, hak pelaku pertunjukan siaran, sinematografer siaran, serta serikat pekerja kru siaran.
Jumlah produksi merosot tajam
Asosiasi Produser Drama Korea, salah satu pihak dalam forum tersebut, menyebut basis produksi drama Korea berada di ambang kehancuran dan menilai persoalan ini sebagai tantangan nasional yang menyangkut Hallyu serta perekonomian. Data asosiasi itu mencatat jumlah drama yang diproduksi di dalam negeri turun sekitar 30 persen dalam dua tahun, dari 141 judul pada 2022.
Penyusutan juga terjadi pada jatah tayang di tiga stasiun televisi terestrial, yang berkurang dari 91 judul pada 2012 menjadi 32 judul pada 2023. Sebagian saluran bahkan menghentikan penayangan drama hari kerja.
Menurut para asosiasi, penyebabnya berlapis: biaya produksi naik, kemampuan stasiun televisi untuk berinvestasi dan menyediakan slot tayang mengecil, sementara rumah produksi kesulitan mengamankan hak kekayaan intelektual (IP) dan pendapatan lanjutan. Kondisi ini dinilai mengancam lapangan kerja dan ruang berkarya. Kesempatan penulis pendatang baru menggarap karya kedua, pemeran pendukung mendapat peran utama pertama, atau kru pembantu debut sebagai sutradara hanya terbuka jika produksi berjalan konsisten. Basis produksi yang sudah runtuh, kata mereka, tidak otomatis pulih meski kondisi pasar membaik.
Tiga tuntutan ke pemerintah dan parlemen
Di tengah krisis itu, dukungan anggaran pemerintah untuk sektor ini justru berkurang dalam rancangan anggaran 2027. Asosiasi menilai menaikkan pos anggaran secara terpisah tidak akan cukup untuk keluar dari krisis, sehingga mereka mengajukan tiga tuntutan.
Pertama, pemulihan jumlah produksi drama tahunan ditetapkan sebagai target kebijakan nasional, termasuk bagi karya berbiaya menengah-rendah dan beragam genre, bukan hanya proyek besar. Kedua, pemerintah diminta sungguh-sungguh mempertimbangkan sistem investasi dan dukungan drama Korea jangka menengah-panjang senilai 1 triliun won. Pemerintah diharapkan menyediakan dana pemantik untuk memulihkan siklus investasi, produksi, distribusi, pengembalian keuntungan, dan reinvestasi, serta menggandeng stasiun televisi dan platform over the top (OTT) dalam negeri untuk menyiapkan jalur tayang. Periode pembentukan, komposisi sumber dana, dan mekanisme pengelolaan diusulkan dirancang bersama pemerintah, stasiun penyiaran, dan rumah produksi.
Ketiga, kementerian dan komisi terkait diminta mulai merancang sistem tersebut bersama pelaku lapangan, sementara parlemen diminta mempertimbangkan dukungan bagi karya berbiaya menengah-rendah dan tenaga baru dalam pembahasan anggaran 2027.
Penopang ekspor Hallyu
Para asosiasi menegaskan drama adalah konten penggerak ekspor Hallyu. Data Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan bersama Badan Promosi Pertukaran Budaya Internasional Korea mencatat total ekspor terkait Hallyu pada 2025 mencapai 18,975 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, ekspor barang konsumsi dan pariwisata menyumbang 8,788 miliar dolar AS.
Drama disebut sebagai medium utama di balik dampak ekonomi tersebut, sehingga pelemahan produksinya dinilai berisiko bagi ekosistem Hallyu secara keseluruhan. Pihak industri berjanji ikut berbenah dengan merasionalisasi struktur biaya produksi dan menerapkan praktik produksi yang adil.
