Podcast “Dear Presiden”
Jakarta, Trenzindonesia.com | Di tengah hiruk-pikuk konten viral yang dipenuhi gosip selebritas dan sensasi politik murahan, tiga jurnalis memilih jalur sepi namun bermakna. Lewat podcast “Dear Presiden”, mereka berbicara langsung kepada Presiden Republik Indonesia — tanpa narasumber, tanpa sensasi, hanya suara jujur berdurasi 15 menit.
Podcast ini digawangi oleh Haris Jauhari, Didi Suprianto, dan Nugroho F. Yudo (yang akrab disapa Dok). Tiga nama yang telah lama malang melintang di dunia jurnalistik Indonesia ini membangun “Dear Presiden” bukan untuk mengejar popularitas, tapi sebagai kendaraan suara — menyuarakan keresahan rakyat langsung ke pemimpin negeri.
“Kita ini cuman pengen ngobrol sama Presiden,” ucap Dok lugas.
Kritik bernas, bukan opini kosong
Salah satu episode yang jadi penanda penting adalah episode ke-100. Dalam episode tersebut, mereka membedah isu beras oplosan senilai Rp100 triliun yang sempat mencuat ke publik. Namun alih-alih menyalahkan pedagang atau spekulan, mereka justru mengupas tuntas lewat data resmi pemerintah.
“Produksi beras naik, impor jalan terus, stok di Bulog numpuk sampai 4 juta ton. Itu beras siapa yang katanya oplosan?” kata Haris tegas.
Dengan pendekatan berbasis data dan logika sederhana, mereka menyoroti kontradiksi dalam sistem pangan nasional. Kritik tajam yang mereka lontarkan tak ditujukan untuk menyerang, melainkan mengajak berpikir.
Podcast lahir dari kegelisahan profesi
Podcast “Dear Presiden” muncul dari keprihatinan atas maraknya konten politik yang dibuat sembarangan, tanpa dasar jurnalistik. Mereka menolak ikut-ikutan membuat konten partisan atau provokatif.
“Banyak orang sekarang ngomong politik asal-asalan. Kita jurnalis, kita punya tanggung jawab,” ujar Haris.
Dengan durasi pendek namun padat, mereka menyajikan isu penting tanpa basa-basi. “Ngomongin orang sih gampang viral. Tapi kita sepakat, enggak usah ikut gibah. Kita bicara soal rakyat, soal negara, dan soal Presiden,” tambah Didi.
Tidak mengejar viral, tapi ingin tersampaikan
Ketiganya sadar bahwa podcast mereka tak akan menyaingi konten hiburan dalam jumlah penonton. Tapi itu bukan masalah. Yang mereka cari bukan viewers jutaan, tapi satu viewers yang paling penting: Presiden.
“Kalau Presiden dengerin, itu cukup. Kita nggak tahu pasti, tapi beberapa isu yang kita angkat sering muncul belakangan di pernyataan para menteri. Kebetulan atau tidak, ya siapa tahu,” kata Haris.
Konsisten di tengah algoritma yang menyesatkan
Di tengah arus algoritma media sosial yang mendorong konten dangkal, “Dear Presiden” tetap bertahan sebagai ruang diskusi jujur dan kritis. Mereka menyaring tema dengan ketat, berdiskusi intens di grup chat, dan tak segan membatalkan topik jika tak cukup substansial.
“Kita bukan tukang produksi konten asal jadi. Kita cuma ingin Presiden dengar. Kalau publik mau dengar juga, ya alhamdulillah,” kata Didi.
Kini, setelah menembus 100 episode, trio “Dear Presiden” tetap konsisten pada jalur sunyi mereka. Tanpa gimmick, tanpa viral-viral-an. Hanya suara jurnalis yang tak bisa diam ketika kebijakan publik perlu dikoreksi.
“Yang penting bukan viral, tapi jujur. Negara ini perlu suara yang tulus, bukan cari panggung,” tutup Haris.