Dengan penangkapan terakhir ini, Ditjen PSDKP-KKP telah menangkap 5 kapal pelaku illegal fishing di WPP-NRI 571 Selat Malaka dalam kurun waktu kurang satu minggu. 4 kapal ikan asing illegal berbendera Malaysia dan 1 kapal trawl berbendera Indonesia berhasil dilumpuhkan dan diproses hukum lebih lanjut.

Sementara pemilihan Kampung Perikanan Budidaya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini. Kampung-kampung budidaya diplot menjadi sumber ekonomi baru yang tidak hanya diisi oleh kegiatan produksi tapi juga aktivitas ekonomi lainnya.

penyadartahuan tentang perlindungan dugong dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari

Penangkapan para pelaku illegal fishing tersebut tentu menggambarkan komitmen dan keseriusan pemberantasan illegal fishing yang menjadi salah satu prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Sakti Wahyu Trenggono.

Puluhan ribu benih lobster tersebut merupakan hasil sitaan jajaran tim Sub Direktorat (Subdit) Penegakan Hukum Polairud Polda Banten.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto saat melakukan tebar benih ikan nilem bersama Anggota Komisi IV DPR RI, mengatakan kami hadir ingin melihat kondisi perikanan budidaya di Kabupaten Klaten.

Mewakili masyarakat adat, Ketua Adat Sarano Wali La Ode Hasahu menyampaikan terima kasihnya.

Sementara itu, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Andi Rusandi menguraikan keduapuluh jenis ikan yang dilindungi tersebut meliputi pari sungai tutul, pari sungai raksasa, pari sungai pinggir putih, arwana Kalimantan, belida Borneo, belida Sumatera, belida lopis, belida Jawa, ikan balashark, wader goa, ikan Batak, pasa, selusur Maninjau, pari gergaji lancip, pari gergaji kerdil, pari gergaji gigi besar, pari gergaji hijau, pari kai, ikan raja laut, dan arwana Irian.

Menteri Trenggono memastikan, KKP akan memberi kemudahan izin lokasi, terutama kesesuaian ruang untuk wisata bahari. Selain itu, menyiapkan Pedoman Wisata Bahari Spesifik yang akan diintegrasikan dengan All In One Platform Pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Melindungi laut beserta sumber daya di dalamnya, menurut Menteri Trenggono, berarti menjaga kedaulatan sekaligus sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan industri kelautan dan perikanan dalam negeri. Disamping itu, langkah ini bagian dari usaha menjamin ketahanan pangan khusunya yang mengandung protein.

Kemudahan-kemudahan juga akan diperoleh dalam proses pembentukan perseroan terbatas (PT) dan koperasi.

Oleh: Isson Khairul* Aturan baru yang membolehkan izin ekspor bibit lobster, baru diundangkan di Jakarta...