HomeTopikLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sinergi Pengusaha Indonesia untuk Meningkatkan Perekonomian di Munassus Japnas 2023

Rahmat Baitullah, Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Teritorial Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), menekankan bahwa keberhasilan ekonomi di tiap wilayah di Indonesia harus menjadi fokus utama. Pengusaha Japnas di daerah-daerah diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan usaha mereka di luar wilayah asal.

Yasonna Laoly: Pemerintah Komitmen Dukung Produk Dalam Negeri

Dalam forum Temu Bisnis Tahap VI ini, Kemenkumham menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).
spot_img

Kemenkumham dan Kemenkeu Gelar Temu Bisnis Tahap VI

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Hadiri Rapim TNI Tahun 2023

Panglima TNI juga mengingatkan jajarannya untuk mempersiapkan dan merencanakan dengan baik pelaksanaan Latihan Gabungan TNI di tiga trouble spots atau tiga tempat sekaligus dan HUT TNI tahun 2023 akan digelar lebih besar lagi.

Presiden Ungkap Alasan Pilih Hendrar Prihadi Jadi Kepala LKPP

Secara khusus Presiden meminta Hendi untuk meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui e-katalog sekaligus menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Pemerintah Tingkatkan Pasokan Obat-obatan dan Alkes di Masa PPKM Darurat

Pemerintah, ujar Jodi, terus mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dengan mengutamakan industri dalam negeri.

Presiden Jokowi Dorong LKPP Lakukan Perubahan Fundamental dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dengan melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, utamanya sektor UMKM, bagi keberlangsungan industri dalam negeri juga dapat memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK

Kepala Negara juga menginstruksikan kepada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan aspek pencegahan agar kesalahan penggunaan anggaran dapat dicegah sedini mungkin.

Latest articles

Forum Wartawan Hiburan,Genap 12 Tahun, Semangat Kebersamaan Jadi Kekuatan Bertahan

Jakarta , Trenzindonesia.com - Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-12...

Sinkronisasi RKPD 2027 Jadi Fokus Rakortekrenbang Bali

BALI , Trenzindonesia.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah turut berpartisipasi...

23 Santri PPRQ Lampung Tunjukkan Kehebatan Amtsilati, Kiai Tekankan Adab di Atas Segalanya

Lampung, Trenzindonesia.com | Suasana haru, bangga, sekaligus takjub menyelimuti Masjid At-Tibyan, Kota Metro, saat...

Dari Rongsok Jadi Rupiah: Cara Cerdas Pemulung Bekasi Bangun Masa Depan Bersama Bank Mandiri

Bekasi, Trenzindonesia.com | Siapa sangka, dari tumpukan barang bekas yang kerap dianggap tak bernilai,...