Menhub menjelaskan, saat ini pihaknya bersama-sama dengan Korlantas Polri dan pihak-pihak terkait lainnya tengah menyiapkan strategi penanganan pada arus balik Lebaran.

Dengan sistem one way, jalur A (dari arah Jakarta ke arah timur) dan jalur B (dari arah timur ke Jakarta) akan digunakan satu arah dari Jakarta menuju ke arah timur (Hingga Brebes Barat). Pengelola jalan tol telah menyiapkan akses jalan bagi pengendara di jalur B yang ingin keluar tol.

Mehub menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap tarif pesawat yang dirasa oleh masyarakat terlalu tinggi, walaupun sebenarnya tarif yang dikenakan tidak melanggar TBA yang telah ditetapkan Kemenhub.

Menhub menjelaskan bahwa penurunan TBA di angka 12 sampai dengan 16 persen tersebut telah memperhitungkan aspek keselamatan penerbangan.

Kondisi lain yang menyebabkan tingginya tarif pesawat dalam negeri, menurut Menko Perekonomian, adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang (avtur).

Presiden menekan sirine tanda diresmikannya Jalan Tol Pandaan-Malang dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.

Terkait aspek keselamatan, Menhub mengungkapkan bahwa dengan kondisi jalan tol yang masih fungsional, maka dari itu akan diberlakukan pembatasan kecepatan hanya maksimal 40km/jam.

Menurut Presiden, Provinsi Lampung dapat menjadi percontohan bagi akselerasi perekonomian dan perizinan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal itu salah satunya ditandai dengan proses pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan tol tersebut yang berlangsung dengan sangat cepat. Selain itu kecepatan pelayanan birokrasi dan perizinan di wilayah tersebut juga mendukung akselerasi tersebu

Kepala Negara juga menginstruksikan agar fasilitas transportasi dari Kota Bandar Lampung menuju bandara tersebut harus benar-benar dipersiapkan untuk mempermudah masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan bandara itu sendiri.

Bandara tersebut semula berfungsi sebatas pangkalan udara operasional TNI. Belakangan, bandara tersebut dibuka untuk penerbangan komersial.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera menyusun regulasi terkait transportasi daring ini. Hal ini kemudian direspon dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang ‘Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus’.