Indo-Pasifik merupakan konsep kerja sama negara-negara sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik dalam hal peningkatan kerja sama dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Sebelumnya dua pertemuan bilateral telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi yakni bertemu Presiden Korea Moon Jae-In dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping.
Saat keduanya berbicara dengan Presiden Jokowi mengenai pertemuan KTT G20, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mengatakan kepada Presiden Jokowi, bahwa Menteri Energi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi merupakan teman lamanya.
Dalam diskusi antara Presiden Xi dan Presiden Jokowi itu, menurut Menlu, dibahas mengenai upaya untuk mengurangi defisit perdagangan antara Indonesia dengan RRT, dan begitu pun juga bahwa untuk tahun lalu impor RRT terhadap CPO Indonesia sudah melampaui angka 1 juta ton yang berarti sudah lebih dari angka yang dijanjikan oleh Presiden Xi sebelumnya.
Indo Pasifik yang baru saja disepakati para pemimpin ASEAN pada KTT ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, Sabtu (23/6) lalu, merupakan konsep kerjasama negara-negara sepanjang Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dalam hal peningkatan kerjasama, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan usulan perlunya ada Digital Media Accelerator Hub atau disingkat IDEA Hub, yaitu satu platform untuk kurasi dan juga pengelolaan dari berbagi pengalaman mengenai model model bisnis digital dari para unicorn anggota G20.
Turut pula memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi adalah Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres
Sebagaimana diketahui, kelompok negara-negara Grup 20 atau disingkat G20 dibentuk pertama kali pada pertemuan G7 di Berlin, Jerman pada tahun 1999.
Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menjaga amanah yang kembali diberikan oleh rakyat dengan bekerja sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa dan negara di periode pemerintahannya yang kedua.
Di bidang people-to-people contact, Presiden Jokowi mengangkat isu kebijakan visa yang dinilai menyulitkan bagi warga negara Indonesia.
