Menurut Presiden, Provinsi Lampung dapat menjadi percontohan bagi akselerasi perekonomian dan perizinan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal itu salah satunya ditandai dengan proses pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan tol tersebut yang berlangsung dengan sangat cepat. Selain itu kecepatan pelayanan birokrasi dan perizinan di wilayah tersebut juga mendukung akselerasi tersebu

Secara implisit, pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang ‘Keuangan Negara’, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang ‘Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah’, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang ‘Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’