Presiden Joko Widodo mengungkapkan, disertasi Bamsoet mengenai "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas", memiliki relevansi secara akademik dan akan berkontribusi dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.
Presiden juga menyoroti infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah yang rusak, yang akan sangat membahayakan anak-anak.
Selain para pencari kerja, menurut Presiden, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan ketrampilannya melalui program rescaling maupun upscaling.
Presiden Jokowi juga meminta dukungan, bahwa pemerintah akan melakukan Omnibus Law untuk undang-undang cipta lapangan kerja yang berkaitan dengan investasi. Ia menyebutkan, ada 70 undang-undang yang nanti akan dimintakan revisi menjadi satu undang-undang saja.
Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, ingin UMKM kita naik kelas dari yang mikro menjadi kecil, dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar.
Seperti saat mengumumkan Kabinet Indonesia Maju, saat mengumumkan Wakil Menteri ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan para Wakil Menteri duduk lesehan di tangga bagian dalam Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden meminta agar hal itu dilihat disetiap Kementerian, yang membuat kita tidak cepat bekerja, yang membuat menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini
Acara pelantikan para Menteri serta Pejabat Setingkat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berlangsung sederhana dan singkat itu diakhiri dengan mengumandangkan kembali lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Presiden menjelaskan, Kabinet Indonesia Maju dalam jangka pendek, lima tahun ke depan, akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM), pada penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah (UMKM).
