Trenz Film | Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah penonton film Indonesia terus meningkat. Data jumlah penonton film Indonesia di tahun 2015 mencapai 16,2 juta pasang mata. Angka ini meningkat lebih dari seratus persen di tahun 2016, penonton film Indonesia 34,5 juta penonton. Di tahun yang baru saja kita lewati, yakni tahun 2017 penonton film nasional meningkat lagi menjadi 40,5 juta.

Bagi poduser film dan pengusaha bioskop kondisi ini merupakan masa yang membahagiakan mereka. Bagaimana tidak,dengan meningkatnya jumlah penonton film Indonesia bukan semata-mata banyaknya uang mengalir ke pundi-pundi mereka juga. Indikasi lain adalah kian cintanya masayarakat Indonesia kepada film produksi buatan anak bangsa.

Tetapi, apakah peningkatan jumlah penonton film ini akan stag di angka terakhir di 2017 atau ada peningkatan, bahkan malah menurun?”Semua itu tergantung beberapa variabel. Di antaranya adanya penambahan gedung dan layar bioskop di beberapa daerah. Yang dulu tidak ada, sekarang ada bioskop. variabel lainnya, meningkatnya kualitas film nasional, dan juga secara ekonomi dan politis kondisi di Indonesia relatif stabil. Ketiga variabel itu, yang sangat besar kontribusinya adalah kualitas film nasional meningkat,”papar Djony Syafruddin, Ketua Umum Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), ketika di temui di Jakarta, Selasa, 16 Januari.

Dua tahun ke depan, 2018 dan 2019 adalah tahun politik, di mana rakyat Indonesia disibukkan dan dipanasi oleh suasana pilkada dan pilpres.”Kalau kondisinya saling caci maki kemudian panas, dan ada keributan, orang enggan pergi ke bioskop. Namun harapan kami kondisi politik Indonesia tetap kondusif, berbeda pilihan boleh namanya demokrasi,tapi ribut jangan,”imbuh pengusaha bioskop sejak tahun 70-an ini.

Meningkatnya minat penonton film Indonesia, dan tumbuhnya perusahaan –perusahaan film baru tentunya membutuhkan layar lebih banyak lagi. Bagi Djony, jumlah layar yang sekarang ini jumlahnya 1500 layar di seluruh Indonesia, idealnya harus ditambah sekitar 500 layar.”Lebih dari dua ribu layar berat,”tegasnya.

Karena mendirikan usaha bioskop tidak hanya berdasarkan tidak ada bioskop di suatu daerah, tetapi juga harus melihat kondisi sosial dan ekonomi di suatu daerah tersebut. ”Membangun bioskop sekarang ini, satu layar membutuhkan sekitar dua miliar rupiah. Yang mahal biaya pembelian alat digital proyektor dan sound system. Kemudian hitung harga tiket yang layak dijual di daerah itu.Hitung berapa rata rata biaya operasional dan gaji karyawan, bayar pajak dan sebagainya,” jelas Djonny yang memiliki usaha bisokop di beberapa daerah di Indonesia ini. Bila dikalkulasi berapa lama uang yang diinvestasikan kembali.

Agar perputaran roda bisnis perfilman dan perbioskopan berjalan lebih cepat lagi dari sekarang, perlu adanya komunikasi antara produser dan pengelola bioskop duduk di satu meja untuk membicarakan peluang dan tantangan. Terkait juga masalah jenis cerita dan masa tayang di bioskop.

Sayangnya, menurut Djonny yang juga mantan Kepala Badan Pembinaan Perfilman Nasional (BP2N) yang kini berubah wujud menjadi Badan Perfilman Indonesia (BPI), produser khususnya yang baru, enggan duduk bersama tanpa tahu alasannya. ”Semestinya sih,setiap tahun harus ada evaluasi bersama mengenai film yang tayang, peningkatan dan penurunan jumlah penonton. Idealnya begitu,”kata dia.

Terkait kondisi kondusif ini, Djony Syafruddin, mengharapkan pemerintah, turun serta membiayai pembangunan bioskop dan memberi intensif kepada produser untuk meningkatkan kualitas filmnya. ”Saya sarankan kepada pemerintah lebih baik dibantu pengusaha bioskop untuk mengembangkan usahanya melalui kredit seperti UMKM untuk membiayai pembelian digital proyektor dan sound system. Soal ketersediaan gedung,kursi dan perlengkapan lainnya biar kami yang usaha. Dari pada uangnya buat ikut festival yang kurang signifikan bagi bisnis film nasional. Ikut bolehlah, satu dua festival saja, ”tutur Djonny yang baru saja bertemu dengan pengelola Bank Mandiri membicarakan soal kredit untuk pengusaha bioskop.

Djony juga berharap kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 10, agar membuat policy, kebijakan yang memajukan film nasional.”Jangan film hanya dilihat sebagai hiburan semata,tatapi lihat dari aspek bisnisnya, industrinya,” kata Djony menutup perbincangan. (Didang P.Sasmita / Trenz Indonesia) | Foto: Dok. Didang & Google.co.id