News

Catatan HUT Polri Ke-78

Catatan HUT Polri Ke-78

Jakarta, Trenzindonesia | Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencatatkan prestasi membanggakan menjelang akhir Grand Strategi Polri 2005-2025.

Catatan HUT Polri Ke-78Berdasarkan survei Litbang Kompas, kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 73%, sebuah peningkatan tajam yang signifikan menjelang Hari Ulang Tahun Polri ke-78 pada 1 Juli 2024.

Peningkatan kepercayaan publik ini mencerminkan upaya Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kinerjanya kepada masyarakat. Namun, keberhasilan ini juga harus menjadi refleksi bagi pimpinan Polri di masa depan. Masih terdapat tantangan dalam reformasi kultural yang belum menunjukkan kemajuan besar, terutama terkait pendekatan kekerasan yang masih dilakukan oleh beberapa anggota Polri.

Terdapat sejumlah riak kecil di internal Polri yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa anggota Polri masih bertindak sewenang-wenang, arogan, dan kerap mempertontonkan kemewahan kepada publik. Sikap-sikap ini tidak hanya menyakiti hati rakyat, tetapi juga mencederai citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Komitmen Polri dalam mengawal investasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo juga perlu dievaluasi. Pendekatan yang terlalu represif dan berlebihan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, diperlukan peraturan kepolisian yang berlandaskan prinsip polisi sipil yang demokratis dan menghormati HAM. Peraturan ini bisa diwujudkan melalui Peraturan Polri (Perpol) atau Peraturan Kapolri (Perkap).

Tanpa adanya aturan yang jelas, potensi bentrokan antara aparat kepolisian dengan masyarakat melalui tindakan kekerasan akan terus terjadi. Contoh nyata dari situasi ini bisa dilihat dari peristiwa yang terjadi di Wadas, Rempang, serta di beberapa perusahaan pertambangan dan perkebunan.

Di kasus Wadas, Komnas HAM menemukan fakta bahwa Polda Jateng menggunakan kekuatan berlebihan dalam peristiwa kekerasan saat melakukan penangkapan terhadap warga. Akibatnya, puluhan warga terluka dan 67 orang dibawa ke Polres Purworejo. Begitu juga di Rempang, Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kericuhan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pendekatan kekerasan oleh anggota Polri yang terbaru adalah kematian Afif Maulana, seorang pelajar SMP di Kota Padang. Kasus itu mencuat setelah viral di medsos akhirnya menjadikan 17 anggota ditsabhara Polda Sumatera Barat menjadi terperiksa.

Namun, kasus kematian Afifditutup oleh Kapolda Sumbar Irjen Suharyono pada konferensi pers pada Minggu, 30 Juni 2024. Alasannya, Afifmeninggal karena melompat ke sungai. Sementara 17 anggota Ditsabhara Polda Sumbar akan disidang etik karena pelanggaran SOP.

Perilaku pendekatan kekerasan dan juga adanya tindakan sewenang-wenang, arogan, menyakiti hati rakyat tersebut sangat berakibat untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Dalam pendekatan kekerasan yang berlebihan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowosudah memberikan arahan kepada Kapolda di seluruh Indonesia untuk melakukan pencegahan. Arahan itu sesuai

Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021. Adapun isi arahannya adalah:

  1. Agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penanganannya dilaksanakan secara prosedural, transparan, dan berkeadilan.
  2. Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.
  3. Memerintahkan kepada Kabidhumas untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi.
  4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  5. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus memedomani SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuataan dalam Tindakan Kepolisian.
  6. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan tindakan kepolisian yang memiliki kerawanan sangat tinggi, harus didahului dengan latihan simulasi atau mekanisme tactical wall game untuk memastikan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan memahami dan menguasai tindakan secara teknis, taktis dan strategi.
  7. Memperkuat pengawasan, pengamanan, dan pendampingan oleh fungsi profesi dan pengamanan, baik secara terbuka maupun tertutup, pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa.
  8. Mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya, tidak melakukan tindakan arogan kemudian sikap tidak simpatik, berkata-kata kasar, menganiaya, menyiksa, dan tindakan kekerasan yang berlebihan.
  9. Memerintahkan fungsi operasional, khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, untuk meningkatkan peran dan kemampuan para first line supervisor dalam melakukan kegiatan pengawasan melekat dan pengendalian kegiatan secara langsung di lapangan.
  10. Memerintahkan para direktur, kapolres, kasat, dan kapolsek untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam setiap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian agar sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.
  11. Memberikan punishment/sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar disiplin atau kode etik maupun pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya.

Bentuk pencegahan ini menjadi sia-sia apabila pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan oleh atasan langsung tidak berjalan. Padahal dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2022tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri harus dilakukan. Ini sesuai amanah di pasal 2 ayat 1  yang menyebut bahwa waskat wajib dilaksanakan  oleh atasan kepada bawahan.

Komitmen dalam melaksanakan waskat ini semakin tidak berjalan apabila atasan melindungi anak buahnya yang salah dan tidak tersentuh oleh pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan terbebas dari sidang etik. Padahal sesuai pasal 9 Perkap 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri menyatakan atasan yang tidak melaksanakan waskat sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karenanya, dalam melaksanakan arah dan strategi Polri ke depan, Grand Strategi Polri 2025-2045, persoalan aspek kultural melalui sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel sangat dibutuhkan.

Catatan HUT Polri Ke-78
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Indonesia Police Watch (IPW) juga mencatat banyaknya keluhan masyarakat terkait wewenang penegakan hukum oleh satuan kerja (satker) reserse. Keluhan itu berupa kriminalisasi penyidik, keberpihakan penyidik, bersikap tidak adil. Ada juga masalah jangka waktu penyelidikan dan penyidikan yang tidak berkepastian, intervensi dalam proses hukum, unprofesional conduct, pendekatan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan, dan yang lemah sulit mendapatkan keadilan dan kepastian.

Pada sisi lain Indonesia Police watch memperhatikan sesungguhnya personil polri memiliki kemampuan yang tinggi ketika perintah penegakan hukum tersebut diatensi oleh presiden melalui Keppres 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang diterbitkan 14 Juni 2024.

Hanya dalam waktu empat hari saja, Bareskrim Polri mampu menangkap 18 bandar judi online dengan perputaran uang Rp 1.041.000.000 Triliun serta menyita sejumlah uang (detik. 21 juni 2024). Dengan cepat juga kepolisian melalui Kasubnit 3 subdit 1 Dorektorat Pidana Siber Bareskrik Polri AKP Bambang Meiriawan mampu mengungkap dan menyerahkan 9 tersangka judi online dengan omzet 15 milyar perbulan ke Kejaksaan negeri Semarang . IP drees laman judi onlnbe tersebut berada di Semarang namun operatornya di Kamboja dan Filipina (detikjateng 27 juni 2024).

Kendati begitu, laporan polisi 2022 lalu tentang rumah judi yang menjadi sponsor di Liga satu Sepak bola tanah air tidak ada perkembangan perkaranya dan hanya dimasukkan ke “peti es”.

Sehingga persoalan judi online ini tinggal kemauan aparat penegak hukum saja. Polisi punya kemampuan tapi harus disertai kemauan.

Kemauan untuk mengungkap empat bandar besar di judi online seperti yang disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Yang jelas terkait dengan masalah judi online, saya sudah perintahkan dan juga sudah menjadi perintah Bapak Presidenuntuk diusut tuntas,” kata Kapolrisaat ditanya soal empat bandar judi online di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28 Juni 2024).

Oleh karenanya, pada HUT Polri Ke-78 ini, Institusi Polri mempunyai tugas untuk memberantas judi online hingga Desember 2024 sesuai dengan isi dari Keppres 21 Tahun 2024.

Dengan kepercayaan yang tinggi terhadap institusi Polri, masyarakat berharap kepolisian mampu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik guna menyongsong periodisasi Grand Strategi Polri berikutnya yang kini tengah disosialisasikan. (PR/Fjr) | Foto: Istimewa

Avatar

Fajar Irawan

About Author

Ketua Komunitas Penulis Kota Bogor I Bendahara Umum Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia I Ketua Silverian '86 Region Bogor I Content Writer I Journalist I Photographer I Vice President Bogor Chapter 'Calon Jenazah Motorcycle Club' I PRESS #GasTipisTipis E-mail: fajar_fireone@yahoo.com Telp / WA: +62 855 740 5555

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

News

Wedari Hadirkan Keindahan Balijava Batik Kudus Koleksi Denny Wirawan

  • September 29, 2017
Rayakan dua dekade berkarya di industri fashion tanah air, Denny Wirawan Angkat khasanah kekayaan ragam motif langka Batik Kudus Lewat
News

Indonesia Digital Popular Brand Award 2017 Fase III

  • September 30, 2017
Indonesia Digital Popular Brand Award, merupakan penghargaan terpercaya dan paling bergengsi bagi merek-merek di Indonesia yang berhasil menancapkan popularitas mereknya