JAKARTA, TRENZINDONESIA,– Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, mengisyaratkan Balai Pengawasan Tertib Niaga menjadi ujung tombak kegiatan perdagangan sesuai aturan terutama wilayah postborder.
“Alhamdulillah, peran BPTN mulai menampakkan hasil dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha bidang impor,” kata Dirjen Veri kepada Media, Selasa (19/10/2021).
Karena itu, Veri Anggrijono mengajak kerjasama pemerintah daerah terkait untuk memperkuat kapasitas BPTN sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui Direktorat Tertib Niaga Ditjen PKTN Kemendag.
Di antaranya sinergitas pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum, dan pengamanan bidang perdagangan.
“Penandatangan kerjasama sebagai bentuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam kegiatan pengawasan perdagangan terkait pertukaran data & informasi pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” urai Dirjen Veri saat Rakorwas BPTN & Disdag Provinsi, Kabupaten/Kota di Bandung, Jumat (15/10/2021).
Kemendag telah membentuk BPTN di Kota Medan meliputi wilayah kerja Sumatra; Kota Bekasi meliputi wilayah Jawa Barat & Banten; Kota Surabaya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; Kota Makassar meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
BPTN dikembangkan dari Unit Pelaksana Teknis diresmikan di Kantor Surveyor Indonesia di Medan, Rabu (9/2/2019). Menyusul sejak diberlakukannya aturan Postborder sejak 1 Februari 2018, seperti dikutip Antara (Rabu,9/10/2019), ditemukan 62% dari sebanyak 374.946 atau 232.795 Pemberitahuan Impor Barang dari 528 importir diduga bermasalah. Saat itu, Ditjen PKTN sudah memeriksa 2.917 PIB atau sebanyak 1,25 persen.
Aplikasi E-Reporting
Sementara Direktur Tertib Niaga Ditjen PKTN, Sihard Hadjopan Pohan, mengatakan sinergitas kegiatan pengawasan terintegrasi itu didukung aplikasi e-Reporting Post Border versi 3.0 guna mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan di wilayah post border.
“Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menentukan target pemeriksaan lapangan secara lebih akurat dan cepat serta mendukung proses pelaporan hasil pengawasan,” ujar Direktur Pohan.
“Adanya aplikasi tersebut, diharapkan kegiatan pengawasan menjadi lebih efektif, efisien, dan terukur.”
Alasannya, aplikasi meliputi data terkait post border telah terintegrasi & bisa diakses Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Metrologi, serta BPTN.
“Peluncuran aplikasi e-Reporting Post Border versi 3.0 & Pernyataan Bersama kegiatan pengawasan perdagangan itu diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan menjadi sebuah bentuk nyata upaya pemerintah untuk selalu melindungi masyarakat, khususnya di bidang perdagangan,” pungkas Dirjen Veri.
Foto : Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono
Sumber : Humas Kemendag